Menerjang tantangan: anak-anak berhasil melewati masa sulit untuk kembali ke sekolah
Pendekatan holistik membantu Anak Tidak Sekolah di Purbalingga terus berkembang dalam mengarungi dunia pendidikan yang baru.
- English
- Bahasa Indonesia
Menjelang subuh, suasana sepi menyelimuti rumah kecil dengan empat kamar tidur yang didiami Renata Azhari (Rere), 11 tahun, bersama 15 anggota keluarga lainnya di Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Duduk di ruang tamu, Misyati dengan lembut menyisir helaian rambut putri bungsunya, sembari membantunya bersiap ke sekolah.
Rere – penyandang tuli dan bisu – telah menantikan rutinitas harian ini sejak tiga tahun terakhir.
"Keinginan terbesarnya sejak lulus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah mengenakan seragam sekolah. Setiap pagi ketika dia melihat teman sebayanya melintas dengan seragama sekolah, dia berkata, ‘Bu, saya ingin mengenakan seragam itu dan pergi ke sekolah’.”
Sebagai ibu dari tiga anak, Misyati pun turut antusias untuk menyekolahkan Rere. Namun, harapan keluarga itu pupus ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada satupun sekolah dasar formal di sekitar tempat mereka tinggal yang mau menerima Rere karena disabilitas yang dimilikinya. Adapun Sekolah Luar Biasa (SLB) terletak jauh dari desanya.
Penutupan sekolah yang berkepanjangan akibat pandemi COVID-19 pada 2020 semakin memperburuk situasi, hingga membuat Misyati tidak punya pilihan lain kecuali menyerah pada nasib.
Harapan mereka kembali muncul pada 2022 ketika Subeno, mitra UNICEF di Kabupaten Purbalingga, mengunjungi rumah mereka dengan membawa berita yang akan mengubah hidup Rere. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil setempat, berniat untuk menyediakan alat bantu dengar dan berkoordinasi dengan sekolah setempat untuk proses pendaftaran Rere.
Upaya ini terwujud berkat program Penanganan Anak Tidak Sekolah UNICEF melalui penggunaan sistem deteksi anak-anak yang tidak sekolah, dan intervensi lainnya guna mendorong mereka untuk kembali belajar – pendidikan formal maupun non-formal – sekaligus untuk mendukung kesejahteraan mereka.
Atas dukungan yang sama, Agung Nugroho, 17 tahun, kini dapat melanjutkan pnedidikannya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat di Kabupaten Purbalingga, pasca empat tahun putus sekolah karena minimnya motivasi belajar.
“Melihat teman-teman mengenakan seragam SMA, saya merasa kecewa dengan pilihan hidup yang saya pilih beberapa tahun silam,” aku pencinta motor itu. “Saya ragu untuk diterima di lembaga pendidikan. Namun sekarang saya kembali belajar dan membuat ibu bahagia melihat saya bisa mengejar impian yang sempat terhenti.”
Bersadar asesmen 2022 yang didukung UNICEF, terdapat sekitar 3.800 anak usia sekolah di Purbalingga yang tidak bersekolah. Angka itu termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Alasannya cukup beragam, dari kendala keuangan, kehamilan yang tidak direncanakan, tuntutan pekerjaan bagi anak laki-laki, hingga keterbatasan akomodasi bagi anak penyandang disabilitas. Perundungan dan hukuman fisik yang dilakukan guru juga dapat mempengaruhi motivasi belajar sebagian anak-anak.
“Mengembalikan anak-anak tidak sekolah kembali belajar sangatlah sulit – seolah-olah ada tembok tinggi yang memisahkan kami,” aku Imam Prambudi, seorang aktivis sosial setempat yang telah aktif membantu anak-anak putus sekolah di Purbalingga selama dua puluh tahun terakhir. “Berkat program ini, tembok pembatas itu kini sirna, dan kami dapat membantu anak-anak terus bertumbuh dan berkembang.”
Dari 2020 hingga 2023, dari 22.000 anak putus sekilah yang teridentifikasi di Provinsi Jawa Tengah, hampir 9.000 anak telah berhasil kembali bersekolah, mewakili tingkat pendaftaran ulang sebesar 40 persen.
Di Purbalingga, lebih dari 44 persen anak-anak putus sekolah sudah kembali ke lembaga pendidikan. Angka ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya UNICEF untuk memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.
Sejalan dengan program yang terus mendukung anak-anak kembali belajar, cakupannya diperluas hingga pencegahan anak-anak yang potensial putus sekolah. Dua langkah yang diambil diantaranya mendorong pihak sekolah untuk meniadakan sangsi pemberhentian sekolah dan hukuman kekerasan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh UNICEF pada 2022 menemukan bahwa tiga dari empat anak yang bersekolah di Indonesia memiliki setidaknya satu faktor risiko yang dapat menyebabkan mereka putus sekolah.
Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk memperkuat program itu dengan mentransformasi Peraturan Bupati (PERBUP) menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Dengan dasar hukum yang baru, program ini akan tetap berlanjut meski pemimpin daerah berganti.
“Kami berkomitmen untuk melanjutkan hal ini dan kami berada di jalur yang tepat,” pungkas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Purbalingga, Rida Kusumawati.
Ingin Membantu Lebih Banyak Anak-Anak Penyandang Disabilitas Bersekolah?
Berkat kedermawanan Anda dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, UNICEF dapat terus mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan #UntukSetiapAnak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Cerita di atas merupakan salah satu wujud nyata yang dilakukan UNICEF dan mitra untuk mengembalikan anak-anak bersekolah dan akan terus diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.
Namun, masih banyak aksi berkelanjutan yang perlu dilakukan agar jutaan anak Indonesia lainnya dapat mengakses pendidikan dasar yang mereka butuhkan. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan Anda.
Jika Anda ingin mendukung program pendidikan atau program kami lainnya, silakan bergabung dan menjadi bagian dari #PendekarAnakUNICEF melalui donasi bulanan atau donasi satu kali di sini. Kami akan sangat menghargainya.
