Kebijakan Sosial
Memastikan kebijakan yang mengutamakan anak-anak
- English
- Bahasa Indonesia
Tantangan
Indonesia memiliki populasi anak terbesar keempat di dunia. Dalam satu dasawarsa terakhir, telah banyak kemajuan yang dicapai: tingkat kematian bayi turun secara teratur, tingkat lulus sekolah dasar naik, proporsi penduduk yang tidak memiliki akses ke sumber air yang layak sudah diturunkan hingga lebih dari separuh, dan terdapat undang-undang baru tentang perlindungan anak yang turut menurunkan praktik pernikahan usia anak.
Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang kuat pun telah menghasilkan penurunan angka kemiskinan anak secara stabil, namun tren pada tingkat nasional ini nyatanya menyamarkan ketimpangan yang mendalam di antara 34 provinsi Indonesia. Pada angka kemiskinan anak, misalnya, enam persen anak di Jakarta hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibandingkan dengan 35 persen anak di Papua.
Akan tetapi, kemiskinan dari segi pendapatan hanyalah satu aspek dari keseluruhan tantangan yang ada. Sebagian besar anak juga mengalami berbagai bentuk lain kemiskinan yang berdampak pada kesejahteraan mereka, termasuk anak yang tidak berasal dari rumah tangga “miskin” dari segi ukuran pendapatan. Bentuk-bentuk kemiskinan di luar wujud moneter ini—seperti kekurangan akses kepada makanan dan gizi, kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan, dan perlindungan anak—memiliki konsekuensi yang luar biasa. Kekurangan yang dialami anak pada berbagai bidang itu bisa menyebabkan mereka tidak dapat mewujudkan potensinya secara penuh.
Penghapusan ketimpangan, dengan cara memastikan ketersediaan akses yang merata kepada layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan layanan esensial lainnya, adalah prasyarat bagi tercapainya masa depan yang damai dan sejahtera. Hal ini juga yang akan memungkinkan Indonesia menuai “bonus” demografi: suatu periode saat struktur usia penduduk di suatu negara sangat ideal bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, 29 persen penduduk Indonesia berada pada usia di bawah 18 tahun, sehingga Indonesia sesungguhnya memiliki peluang langka untuk menciptakan kondisi yang tepat agar potensi produktivitas dari populasi mudanya di masa depan dapat terealisasi.
Solusi
UNICEF percaya, anak-anak perlu menjadi pusat kebijakan alih-alih berada di tepinya. Namun, agar setiap kebijakan bisa memenuhi tujuan pembuatannya, maka kebijakan itu perlu berlandaskan riset yang akurat dan data yang baik.
Dengan berfokus pada fakta dan penyediaan data yang terkini, UNICEF membantu pembuat kebijakan melakukan penganggaran dan perencanaan yang berpihak pada pemerataan akses, sehingga sumber daya publik dapat diinvestasikan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada anak. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan beragam instansi tingkat daerah dan nasional, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Bada Pusat Statistik.
Kerja-kerja UNICEF untuk kebijakan sosial memiliki misi utama, yakni menurunkan kemiskinan anak dan menghapuskan kemiskinan multidimensi yang sangat merugikan kesejahteraan anak.
Kebijakan yang mendahulukan anak-anak termiskin paling sulit dijangkau turut memperbaiki kondisi kehidupan dan tingkat kesejahteraan. Hasilnya adalah capaian kesehatan, akses kepada pendidikan, air dan sanitasi, dan perlindungan yang lebih baik untuk anak.
Agar semua anak, terutama yang paling rentan, dapat bertahan hidup dan bertumbuh kembang, perlindungan sosial yang universal dan penganggaran pro anak pada tingkat daerah dan nasional harus tersedia. Di samping itu, perencanaan dan penganggaran program sosial di masa darurat yang peka terhadap kebutuhan anak sangat penting bagi kesiapan menghadapi bencana.
Menyadari karakteristik geografis Indonesia yang kompleks dan kerentanan negara ini terhadap bencana, UNICEF telah memanfaatkan teknologi berupa penyediaan data terbaru dari lapangan untuk membantu pemerintah meningkatkan pemberian layanan.