Investasi pada remaja perempuan: penggerak strategis menuju visi Indonesia Emas 2045

Jakarta, 4 Juni 2026 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Bersama Uni Eropa (EU) dan UNICEF, hari ini meluncurkan hasil studi pemodelan ekonomi mengenai imbal hasil investasi (return on investment/RoI) pada remaja perempuan di Indonesia.

Temuan utama dari studi ini disajikan dalam laporan dan risalah kebijakan bertajuk “Investasi pada Remaja Perempuan: Strategi Produktivitas Menuju Visi Indonesia 2045”. Studi ini disusun untuk mengembangkan model ekonomi berbasis data guna memperkirakan manfaat finansial dan sosial-ekonomi dari investasi yang dilakukan pada remaja perempuan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak bagi sekitar 21,5 juta remaja perempuan berusia 10-19 tahun, yang mencakup 15,5 persen dari total populasi Indonesia (BPS, 2025), dalam hal layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang berkualitas dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi. Laporan ini juga mengidentifikasi bidang-bidang investasi yang paling efektif untuk membantu para pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang tepat sasaran.

“Sekarang ini diperlukan productivity led growth. Pertumbuhan ke depan harus ditopang oleh peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, dan kualitas tenaga kerja termasuk peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari 56,3 persen pada tahun 2025 menjadi 70,0 persen pada tahun 2045,” ujar Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Studi ini juga menyoroti adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam partisipasi angkatan kerja, di mana tingkat partisipasi perempuan hanya sebesar 52-57 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 80-84 persen. Meskipun kemajuan dalam pemenuhan hak anak terus berjalan, berbagai tantangan dengan dampak jangka panjang bagi masyarakat masih tetap ada. Perkawinan anak, di mana 5,9 persen anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, serta prevalensi anemia pada remaja perempuan yang diperkirakan mencapai 16,3 persen, menjadi hambatan besar bagi pembangunan manusia. Tanpa intervensi yang terarah dan berkelanjutan, hambatan struktural ini berisiko memperlambat laju kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia secara keseluruhan.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali turut menegaskan, “Saat ini kita memiliki 21,5 juta remaja perempuan dari total 44 juta remaja. Mereka adalah calon tenaga kerja, calon pemimpin, calon ibu, calon orang tua, yang akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Kami berharap bahwa studi ini dapat memperkuat cara pandang kita bahwa investasi pada remaja perempuan adalah investasi yang strategis dalam pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan masa depan Indonesia.”

Chargé d’Affaires Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephane Mechati, menyatakan, “Uni Eropa bangga dapat mendukung inisiatif yang sangat strategis ini, yang menegaskan komitmen mendalam kami untuk bersama memajukan kesetaraan gender. Kita memiliki keyakinan mendasar yang sama, bahwa ketika remaja perempuan diberdayakan melalui pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang mumpuni, literasi digital, serta kesempatan yang setara, seluruh masyarakat akan menjadi lebih sejahtera, tangguh, dan inklusif. Inisiatif ini secara langsung memajukan Rencana Aksi Gender Uni Eropa, yang menempatkan hak-hak serta potensi perempuan dan pemuda sebagai inti dari visi kita untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”

Studi tersebut menganalisis enam intervensi utama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, yang semuanya menunjukkan hasil ekonomi yang positif. Pelatihan vokasi mencatat nilai imbal hasil (RoI) tertinggi, yaitu sebesar 22,4 kali lipat, karena membantu mempercepat transisi remaja ke dunia kerja. Intervensi kesehatan mental menghasilkan manfaat 11,2 kali lipat melalui peningkatan kehadiran di sekolah dan stabilitas pekerjaan. Sementara itu, program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menempati posisi ketiga dengan imbal hasil 10,1 kali lipat terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, mengatakan, “Di seluruh dunia, UNICEF bekerja sama dengan para mitra agar setiap anak perempuan dapat mewujudkan hak-hak mereka dan mencapai potensinya secara optimal. Investasi pada remaja perempuan adalah langkah yang tepat sekaligus investasi cerdas bagi masa depan sebuah negara. Hal ini berarti memajukan hak anak, memperkuat modal manusia, serta mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan. UNICEF berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam merancang dan menerapkan solusi berbasis bukti yang memberdayakan anak perempuan, serta membuka manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang.”

Sebagai tindak lanjut, studi ini merekomendasikan strategi implementasi bertahap yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dimana dalam jangka pendek, ditekankan pentingnya penguatan sistem data dan peningkatan koordinasi lintas kementerian. Dalam jangka menengah, prioritas perlu diarahkan pada penguatan dan integrasi sistem data lebih lanjut, antara lain data pendidikan, data pemanfaatan kesehatan, dan informasi perlindungan sosial untuk memungkinkan analisis komprehensif atas interaksi lintas sektoral. Sementara itu, dalam jangka panjang, pengembangan kerangka kerja modal manusia remaja nasional yang terintegrasi sangatlah penting, dengan keterkaitan yang jelas terhadap tuntutan pasar kerja dan target produktivitas nasional.

Secara keseluruhan, studi ini merekomendasikan prioritas peningkatan kualitas layanan dan akses yang merata di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi remaja perempuan dan menyediakan peluang yang lebih baik bagi setiap anak perempuan untuk berkontribusi pada aspirasi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Sebagai bagian dari kegiatan EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF), studi ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dan Badan Pusat Statistik. Acara peluncuran ini dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga teknis serta organisasi masyarakat sipil.