Petugas Kesehatan di Papua Barat Tidak Memberi Celah bagi Malaria

Setiap pagi, Wulan selalu bertanya pada dirinya sendiri: “Siapa yang bisa saya bantu hari ini?” Sebagai Petugas Malaria di Puskesmas Distrik Hingk, Pegunungan Arfak, Papua Barat, misinya jelas – mengobati mereka yang menderita malaria dan bantu mengeliminasi penyakit ini untuk selamanya.

Wulan telah berada di garis depan perjuangan ini selama satu dekade. Ketika pertama kali tiba di Pegunungan Arfak pada tahun 2015, ia tahu tantangan yang menantinya sangat besar. Papua merupakan provinsi dengan kasus malaria terbanyak di Indonesia, menyumbang 93 persen dari total kasus nasional.

Perjuangan melawan malaria telah berlangsung lama dan penuh tantangan, namun pada tahun 2024 terjadi terobosan luar biasa – Kementerian Kesehatan secara resmi menyatakan Pegunungan Arfak bebas malaria. Namun, karena daerah ini berbatasan dengan wilayah endemis, risiko kasus malaria impor masih tetap ada.

Berkat petugas kesehatan yang berdedikasi seperti Wulan, ditambah pengawasan yang kuat, diagnosis dini, dan pengobatan yang cepat, hanya ada lima kasus malaria impor di Pegunungan Arfak sejak deklarasi tahun 2024.

Mengobati pasien malaria di daerah terpencil ini bukanlah hal yang mudah. Pemandangannya memang indah, namun medannya sangat berat. Pegunungan yang menjulang, hutan lebat, dan jalanan berliku panjang menyulitkan petugas kesehatan untuk melakukan kunjungan rumah.

Namun, Wulan tak gentar. Dengan ransel berisi obat-obatan dan alat tes diagnostik cepat, ia menempuh perjalanan dengan berjalan kaki melintasi medan terjal dan panas terik, dengan tekad menjangkau desa-desa paling terpencil. “Masyarakat butuh bantuan medis, dan saya punya semangat itu,” ujarnya.

Afrida, seorang ibu di Distrik Hingk, baru-baru ini terserang malaria, membuatnya lemah dan tak bisa bergerak. Suaminya sedang bepergian, dan ia kesulitan merawat anak laki-lakinya yang berusia dua tahun, Nino. “Saya tidak bisa bekerja,” kenangnya. “Saya berpikir, siapa yang akan memberi makan anak saya kalau saya selemah ini?”

Afrida teringat apa yang pernah diajarkan Wulan tentang bahaya malaria. Mengumpulkan tenaga, dan dengan Nino kecil di sisinya, Afrida berjalan beberapa kilometer menuju Puskesmas terdekat, tempat ia didiagnosis dan menerima pengobatan.

Ini bukan keputusan umum di desa Afrida, di mana “suanggi” (ilmu hitam) sering dianggap sebagai penyebab penyakit, sebuah kepercayaan yang mengakar dan mencegah orang mencari bantuan medis. “Banyak warga mengira malaria itu penyakit ringan, meski kami sudah berupaya mengedukasi mereka tentang bahayanya jika tidak ditangani,” jelas Wulan.

Di luar kepercayaan budaya, tantangan lain juga membuat upaya pemberantasan malaria semakin sulit. “Ada banyak kendala yang kami hadapi, seperti kapasitas tenaga kesehatan yang belum mencukupi, pemahaman yang kurang soal eliminasi malaria, serta logistik dalam mendistribusikan alat dan obat dari provinsi ke kabupaten,” ujar Edi Sunandar, Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (P2PM) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Untuk mendukung Wulan dan petugas kesehatan lainnya, UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk menerapkan intervensi yang disesuaikan. Ini mencakup edukasi dan keterlibatan masyarakat yang dipimpin oleh tenaga kesehatan dan tokoh lokal, distribusi kelambu, pemberian pengobatan segera untuk gejala malaria, serta pembangunan sistem pengawasan untuk deteksi dan pelacakan dini.

Pelatihan tenaga kesehatan dalam strategi pencegahan juga menjadi intervensi penting. Melalui lokakarya yang didukung UNICEF, Wulan belajar bagaimana menyampaikan edukasi dengan lebih efektif kepada masyarakat. “Ketika kami merawat pasien di desa, kami juga mengajarkan mereka tentang malaria,” jelasnya. “Kami membujuk mereka untuk segera ke Puskesmas begitu merasakan gejala.”

 Pemuka agama juga memainkan peran penting. “Kader gereja dan para misionaris sangat membantu,” jelas Dominggus Saeba, Bupati Pegunungan Arfak. “Mereka selalu siap membantu saat tenaga kesehatan belum tersedia.”

Kemajuan terus terjadi di seluruh negeri, membawa Indonesia lebih dekat ke tujuan eliminasi malaria secara nasional pada tahun 2030. Dengan dukungan UNICEF, 15 dari 75 kabupaten endemis malaria berhasil bebas malaria hingga pertengahan tahun 2025, dua di antaranya dari Tanah Papua, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya. 

Secara nasional, 407 dari 514 kabupaten/kota endemis kini telah mencapai status eliminasi malaria – bukti nyata dedikasi para petugas kesehatan, inisiatif pemerintah, dan gerakan masyarakat.

Wulan tahu perjuangan belum berakhir di desa-desa yang ia layani. “Kalau masyarakat tidak segera ke Puskesmas, nyawa bisa terancam,” katanya. Pesannya kepada keluarga-keluarga tetap sederhana namun penting: malaria bisa dicegah, bisa disembuhkan, dan tidak boleh dianggap remeh.