Hoaks Membunuh Ayahku: Menyingkap pandemi lain di Indonesia

Menemukan beragam cara untuk menangkal kabar-kabar bohong di media sosial dan aplikasi obrolan

Jenny Lei Ravelo
A teacher shows a WhatsApp chat
UNICEF/UNI347424/Ijazah
05 Agustus 2021

Varian Delta dituding sebagai penyebab gelombang terbaru COVID-19 di Indonesia, yang pada hari Selasa melaporkan lebih dari 2.000 kematian. Namun, ada hal lain yang nampaknya turut menyumbang kenaikan angka kasus, yaitu hoaks dan misinformasi. Keduanya mendorong keengganan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan, ataupun mengikuti vaksinasi COVID-19.

Sejumlah orang, misalnya, menolak divaksin karena diberi tahu vaksin COVID-19 menyebabkan penerimanya wafat dalam tiga tahun sejak vaksin diberikan. Sebagian orang yang memercayai informasi itu kini telah berpulang dan anggota keluarga yang ditinggalkan pun mulai tersadar bahwa hoaks telah merenggut orang-orang tercinta. Pernyataan ini disampaikan oleh Harry Sufehmi, pendiri MAFINDO, LSM yang melawan hoaks dan misinformasi di Indonesia, kepada Devex.

“Jadi, yang terjadi saat ini adalah perlawanan dari korban misinformasi, hoaks. Mereka banyak… posting di media sosial, menulis,‘hoaks membunuh ayah saya, hoaks membunuh kakak, hoaks membunuh ibu saya,’” kata Sufehmi.

“Kejadian tersebut sangat, amat memprihatinkan, tetapi tidak mengejutkan juga. Kami mencoba mengangkat pesan-pesan itu agar semakin banyak yang tahu bahwa hoaks itu bukan soal main-main. Ini masalah serius. Ini menyangkut nyawa,” tambahnya.

Di Indonesia, terlebih di tengah pandemi COVID-19, hoaks dan misinformasi telah menjadi masalah akut. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat terdapat 1.600 hoaks terkait COVID-19 dari bulan Januari 2020 hingga Juni 2021. Angka ini dikutip oleh Rizky Ika Syafitri, spesialis komunikasi untuk pembangunan UNICEF Indonesia yang selama ini bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mendukung respons COVID-19.

Sebuah satuan tugas (satgas) antihoaks telah dibentuk oleh pemerintah dan organisasi seperti MAFINDO dan UNICEF membantu menangkal kabar-kabar bohong yang beredar di media sosial dan aplikasi obrolan. Tugas ini tidak mudah, tetapi semua pihak yang terlibat menemukan beragam cara untuk memenuhinya.

Siapa Mendulang Untung

Persebaran hoaks dan misinformasi terkait COVID-19 di seluruh Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Menurut Sufehmi, mereka yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan menyalahkan COVID-19 atas situasi yang dialami dan cenderung memercayai apa pun yang tampil di media sosial. Namun, ada pula yang memanfaatkan keadaan ini untuk memetik keuntungan.

“Saat ini, yang sebenarnya menantang bukanlah meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin, tetapi meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia untuk diakses.”

Rizky Ika Syafitri, Spesialis Komunikasi untuk Pembangunan, UNICEF Indonesia

“Aktor-aktor pembuat hoaks ini selalu ada saja… Dan mereka entah bagaimana bisa memonetisasi hoaks, biasanya melalui YouTube atau menjual produk yang diklaim sebagai obat COVID ataupun produk tradisional pencegah COVID,” katanya.

Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain juga dapat mendorong misinformasi di lingkup nasional. Salah satu misinformasi terakhir yang ditangani MAFINDO berawal dari aksi protes antivaksin di Prancis.

“Ada yang bilang, karena orang-orang di Prancis memboikot vaksin, artinya vaksin itu pasti jahat,” ujar Sufehmi.

Vaksin dipertanyakan

Salah satu jenis hoaks dan misinformasi yang paling sering muncul adalah yang terkait dengan vaksin COVID-19. Teori yang marak beredar di banyak platform media sosial adalah vaksin mengandung cip magnetis. Bahkan, ada yang mencoba membuktikan teori ini dengan membuat video yang menunjukkan koin atau sendok menempel ke lengan.

Menanggapi fenomena di atas, dan ketika fakta tak lagi mampu melawan hoaks dan misinformasi, Syafitri berkata, “terkadang, konten yang tidak masuk akal harus dilawan dengan konten lucu-lucuan.”

“Misalnya, untuk video tadi, kami sebarkan video yang kalau tidak salah isinya adalah seorang perawat sedang mengobrol dengan Bill Gates… dia bilang, hei, Bill Gates, boleh minta $2,000?” lanjut Syafitri.

Namun, hoaks dan misinformasi tentang vaksinasi COVID-19 dapat juga berasal dari kurangnya informasi, informasi yang terus berubah-ubah, atau informasi yang saling berlawanan dan sulit diluruskan.

“Setiap kuartal, kami melakukan survei rutin bersama dengan Nielsen dan kami menemukan salah satu alasan masyarakat masih enggan divaksin adalah kejadian ikutan pascaimunisasi,” terang Syafitri.

UNICEF dan MAFINDO pun membantu membuat laman khusus tentang efek imunisasi, atau KIPI. Menurut Syafitri, UNICEF juga menyesuaikan pendekatannya terhadap komunikasi KIPI. Contohnya, meskipun terus menyosialisasikan bahwa KIPI tergolong langka dan reaksi setelah vaksin sangat mungkin merupakan kebetulan, UNICEF juga mengakui KIPI dapat terjadi dan, kalaupun seseorang mengalaminya, KIPI “sangat normal”. UNICEF juga menerangkan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi gejala ringan dan kapan seseorang perlu menemui tenaga kesehatan.

Akan tetapi, informasi yang benar pun masih dapat berubah.

Baru-baru ini, pemerintah memutuskan memberikan vaksinasi dosis ketiga, menggunakan vaksin Moderna, sebagai vaksinasi tambahan atau booster bagi tenaga kesehatan (nakes). Keputusan ini diambil mengingat terjadi kenaikan angka kasus COVID-19 di kalangan nakes yang sudah menerima vaksinasi Sinovac dosis lengkap.

Sejauh ini, angka kematian nakes akibat COVID-19 mencapai 1.631 orang di Indonesia. Data diambil dari angka terbaru di LaporCOVID-19, platform inisiatif masyarakat untuk pelaporan kasus COVID-19. Untuk vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan hampir seluruh nakes telah menerima vaksin COVID-19—100% nakes telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan hampir 99% telah menerima vaksin dosis kedua.

Akan tetapi, keputusan memberikan vaksinasi booster membingungkan masyarakat. Jika semua vaksin efektif, mengapa nakes akan menerima vaksin tambahan dari merek berbeda? Akibatnya, sebagian orang pun menganggap merek tertentu lebih baik daripada merek lainnya.

Menurut Syafitri, UNICEF telah mencoba menjelaskan kepada masyarakat bahwa nakes sangat berisiko terpapar COVID-19. Pemerintah perlu melindungi mereka karena kehilangan nakes akan sangat merugikan Indonesia. Selain itu, saat ini ketersediaan vaksin sudah lebih baik dibandingkan ketika program vaksinasi pertama kali dilaksanakan, yang saat itu memprioritaskan nakes. Namun, ia mengakui mengubah persepsi masyarakat tidak mudah.

“Saat ini, yang sebenarnya menantang bukanlah meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin, tetapi meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia untuk diakses,” kata Syafitri.

Menurut World in Data, 16,6% populasi Indonesia sudah menerima minimal satu dosis vaksin. Namun, hanya 6,8% yang telah menerima dosis lengkap.

Menjangkau masyarakat di luar dunia maya

Beragam cara dilakukan oleh pemerintah dan para mitranya untuk mengatasi hoaks dan misinformasi. Salah satunya adalah melalui kegiatan peningkatan literasi digital. Pada situs resmi COVID-19 milik pemerintah, pengunjung dapat mengeklik tombol “Hoax Buster.” Selanjutnya, pengunjung situs dapat memasukkan kata kunci untuk memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima.

Selain itu, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten atau memblokir akun penyebar hoaks dan misinformasi.

Namun, Syafitri dan Sufehmi mengingatkan upaya tersebut sebaiknya tidak hanya menjangkau konten daring dan platform media sosial.

UNICEF sendiri telah bekerja sama dengan para mitranya untuk melakukan komunikasi langsung di lapangan dengan masyarakat. Bidan, pekerja kemanusiaan, dan sukarelawan diberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi efektif dengan masyarakat untuk bisa mendorong perubahan perilaku. UNICEF juga bermitra dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bekerja langsung di tengah masyarakat bersama para kader organisasi.

Sebagian kegiatan ini menantang untuk dilakukan di tengah gelombang wabah dan pembatasan mobilitas yang diberlakukan pemerintah. Akan tetapi, menurut Syafitri, bersama dengan pemerintah dan para mitra, UNICEF menemukan cara-cara lain untuk menyampaikan beragam informasi yang akurat, misalnya memanfaatkan suasana antrean vaksinasi.

Sementara itu, Sufehmi menyarankan agar pemerintah memanfaatkan stasiun televisi dan radio nasional sebagai sarana penyampai informasi yang benar terkait COVID-19. Hal ini perlu dilakukan mengingat hampir 80% dari penduduk Indonesia masih mengandalkan siaran televisi dan radio sebagai sumber berita.

“Cara ini belum dimanfaatkan. Dan kita kehilangan peluang yang luar biasa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan [pemerintah]. Mudah-mudahan didengar,” imbuhnya.

Dari pengalamannya, setiap kali tim MAFINDO berinteraksi dengan masyarakat atau melakukan survei, “selalu ada orang-orang yang berkata mereka tidak tahu apa itu COVID-19,” pungkas Sufehmi.


Dipublikasikan ulang atas izin Devex.

Untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19, kunjungi halaman berikut. COVID-19: Hal-hal yang perlu Anda ketahui dan pelajari cara melindungi diri dan keluarga

Untuk informasi lebih lanjut tentang vaksin COVID-19, kunjungi halaman berikut. Hal-hal penting seputar vaksin COVID-19