Studi Lanskap Obligasi Daerah di Indonesia

Menganalisis potensi pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kesejahteraan anak

Pemandangan wilayah Bena, East Nusa Tenggara.
UNICEF/UN0740348/Ifansasti

Sorotan

Pemerintah daerah sering dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal untuk membiayai prioritas pembangunan, sehingga mereka bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Hal ini mendorong perlunya memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang inovatif, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah dan sukuk. Meskipun kerangka peraturan telah diperkenalkan hampir dua dekade yang lalu, belum ada penerbitan obligasi daerah di Indonesia. "Kajian Lanskap Obligasi Daerah di Indonesia" mengeksplorasi peluang, hambatan, penerbit potensial, dan mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat lingkungan yang mendukung pembiayaan daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kesejahteraan anak.

Penulis
UNDP Indonesia, UNICEF Indonesia, Joint SDG Fund, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Tanggal penerbitan
Bahasa
Inggris, Indonesia

Dokumen yang tersedia untuk diunduh