Melawan ‘infodemi’ di tengah pandemi

UNICEF dan para mitra mengungkap fakta demi fakta untuk atasi misinformasi seputar COVID-19

Jimmy Kruglinski, Communications Officer
Renanda looks at her laptop
UNICEF/2021/Arimacs Wilander
12 Mei 2021

Saat angka kasus COVID-19 di Indonesia memuncak pada bulan November, Renanda Putri, 22 tahun, menerima sebuah pesan teks melalui WhatsApp. Pesan itu menyatakan bahwa penderita COVID-19 dapat sembuh dengan meminum air rebusan bawang putih. Pesan juga disertai tutorial berupa video dan testimoni tentang seorang dokter di Tiongkok yang berhasil menyembuhkan pasiennya menggunakan metode pengobatan ini.

Pesan tersebut diteruskan kepada Renanda oleh salah seorang rekannya di MAFINDO, sebuah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memiliki misi melawan berita-berita bohong dan yang didukung oleh jaringan relawan penelusur fakta. Tim MAFINDO menemukan kabar di atas beredar di media sosial dan meminta Renanda untuk memeriksa kebenarannya.

Di rumah, menggunakan laptop, ia mulai melakukan penelusuran informasi. Renanda, mahasiswa tahun ketiga di jurusan komunikasi dengan peminatan pendidikan dan literasi media, kerap menyaksikan teman dan keluarganya teperdaya berita-berita bohong. Ia juga mencemaskan dampak berita semacam ini terhadap krisis kesehatan masyarakat yang sedang terjadi.

“Sekali saja seseorang percaya pada berita bohong atau hoaks, apalagi yang bermuatan agama atau politik, pikiran mereka sulit diubah,” katanya. “Mereka menjadi lebih intoleran, menolak fakta dan bukti-bukti ilmiah, bahkan mungkin mudah terlibat konflik.”

Renanda works on a fact checking article
UNICEF/2021/Arimacs Wilander
Renanda sedang menelusuri fakta di balik suatu artikel dari rumahnya di Bogor, Indonesia.

Wabah COVID-19 sejak awal disertai oleh sebuah fenomena lain yang disebut dengan “infodemi”. Istilah ini merujuk pada ‘wabah’ berupa informasi palsu dan menyesatkan, seperti klaim bahwa mengenakan masker menghambat pernapasan. Klaim lain, yaitu bahwa vaksin COVID-19 mengandung mikrocip, beredar secara luas di berbagai platform digital sehingga mengganggu upaya pencegahan dan vaksinasi terhadap COVID-19.

“COVID-19 adalah penyakit baru, sehingga para ahli pun masih terus mempelajari perilakunya,” ujar Rizky Syafitri, UNICEF Communication Specialist. “Akibatnya, banyak orang mengalami kesulitan menemukan informasi terbaru dan hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oknum untuk mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan kabar palsu.”

Di Indonesia, salah satu negara dengan angka kasus COVID-19 tertinggi di Asia, sebuah survei nasional yang dilaksanakan pada tahun 2020 menemukan bahwa antara 64 hingga 79 persen responden tidak dapat mengenali misinformasi di dunia maya. Mayoritas responden di dalam survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center (KIC) ini juga menyatakan media sosial sebagai sumber informasi mereka yang utama.

Menurut Rizky, dampak dari misinformasi yang menjadi viral tidak berhenti di ranah media sosial. Pengguna media sosial yang menemukan dan memercayai hoaks di sebuah platform daring sering kali menyampaikan kembali kabar itu kepada orang lain secara pribadi. Akibatnya, rasa takut dan cemas serta informasi keliru perihal pengobatan menjalar melampaui media sosial.

Rizky Syafitri speaks at a press conference
UNICEF/2021/Arimacs Wilander
Rizky Syafitri di tengah konferensi pers KPCPEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) di Jakarta, diselenggarakan bersama dengan Kementerian Kesehatan, Indonesia Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI), dan Komite Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Konferensi pers diadakan untuk mengumumkan bahwa semua jenis vaksin COVID-19 yang disetujui untuk digunakan di Indonesia aman dan efektif. Pengumuman ini dilaksanakan beberapa hari setelah vaksin COVAX AstraZeneca ditunda pemberiannya karena laporan kejadian ikutan.

Upaya kemasyarakatan

Meskipun misinformasi menjadi viral khususnya di masa pandemi, pendiri MAFINDO Harry Sufehmi menyatakan bahwa fenomena kabar bohong sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Harry membentuk MAFINDO pada tahun 2015 setelah arus hoaks dan seruan bertema kekerasan naik secara signifikan di media sosial pada masa pemilu presiden setahun sebelumnya. Fenomena ini juga mengungkap isu-isu lain yang lebih mendasar, jelas Harry, yaitu polarisasi politik yang semakin tajam, tingkat literasi digital yang rendah, dan penurunan kualitas pemberitaan.

Bertekad menangkal jumlah hoaks yang terus bertambah di dunia maya, Harry pun menggagas MAFINDO—awalnya sebagai gerakan komunitas pemeriksa fakta di Facebook. Kini, MAFINDO memiliki lebih dari 500 sukarelawan di 19 kota dan lebih dari 90.000 anggota daring dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, polisi, dan petani. Merekalah yang membantu memeriksa kebenaran suatu kabar dan memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat luas.

Setelah keadaan darurat nasional diumumkan pada bulan Maret 2020, UNICEF segera mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengembangkan situs resmi pemerintah www.COVID19.go.id. Sebagai bagian dari dukungan ini, UNICEF bermitra dengan MAFINDO untuk membuat fitur “Hoax Buster”. Sejauh ini, “Hoax Buster” telah menghasilkan lebih dari 870 artikel klarifikasi terhadap pelbagai informasi terkait COVID-19.

Beberapa jam setelah menerima pesan tentang pengobatan dengan bawang putih dari rekan-rekannya, Renanda menerbitkan artikel klarifikasi pada situs COVID-19 dan membantah klaim ini. Dengan memberikan informasi akurat mengenai COVID-19, Renanda berharap keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk menentukan kebenaran suatu informasi akan terbangun.

“Kemampuan masyarakat untuk membedakan berita bohong atau benar di internet dapat dibangun melalui edukasi, khususnya literasi media,” katanya. “Itulah sebabnya saya ingin berkontribusi, mengedukasi masyarakat Indonesia tentang cara menangkal berita bohong yang beredar dengan sangat luas.”

Screenshot of an article
UNICEF/2021
Artikel dari Renanda di situs www.COVID19.go.id yang mengklarifikasi kabar di media sosial tentang khasiat air rebusan bawang putih sebagai obat COVID-19.

'Vaksin' anti-misinformasi

Saat ini, tim klarifikasi hoaks menerbitkan beberapa artikel dalam sehari. Akan tetapi, misinformasi menyebar dengan kecepatan tinggi, yang artinya klarifikasi sering kali baru muncul setelah hoaks beredar di masyarakat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam satu hari, terdapat setidaknya lima hoaks baru yang teridentifikasi di platform digital. Hal ini mengisyaratkan dibutuhkan intervensi yang lebih proaktif.

Dengan pendanaan dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, UNICEF pun membentuk Inoculation Project dengan tujuan mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif untuk mengatasi misinformasi. Proyek ini meliputi dashboard digital yang melacak unggahan dan nada unggahan terkait COVID-19 di platform media sosial secara langsung di seluruh negeri. Data dianalisis oleh perangkat seperti Talkwalker, Google Trends, dan YouTube Analytics kemudian disampaikan dalam bentuk laporan mingguan. Laporan ini digunakan sebagai salah satu dasar strategi komunikasi UNICEF dan dikirimkan kepada otoritas pemerintah untuk memandu langkah tanggap COVID-19 secara nasional.

Sebagai negara yang tengah melaksanakan program vaksinasi COVID-19, sosialisasi vaksin secara efektif kepada masyarakat Indonesia menjadi sangat penting. Agar Indonesia bisa memenuhi targetnya yang ambisius, yaitu memberikan vaksin kepada 181 juta penduduk pada Maret 2022, masyarakat perlu memahami manfaat dan bersedia menerima vaksinasi.

A health worker prepares an injection of the COVAX AstraZeneca vaccine
UNICEF/UN0432398/COVAX/Fauzan Ijazah
Seorang tenaga kesehatan menyiapkan alat suntik berisi vaksin COVAX AstraZeneca dalam kegiatan vaksinasi massal untuk tokoh agama, guru, dan murid sekolah di Jawa Timur.

Sebagai bagian dari dukungan UNICEF terhadap pelaksanaan vaksinasi, UNICEF menerbitkan pesan-pesan positif terkait vaksin dan memeringatkan masyarakat bahwa informasi palsu terkait vaksin sangat mungkin akan beredar. Menurut Rizky, pendekatan proaktif ini membantu masyarakat mengantisipasi misinformasi, sehingga melindungi mereka dari potensi hoaks. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, UNICEF juga menyampaikan teknik proaktif yang sama kepada lebih dari 92.000 pemberi vaksin. Hal ini penting, mengingat tenaga kesehatan sering kali dianggap sebagai sumber informasi tepercaya tentang vaksinasi COVID-19.

Pendekatan di atas memberikan hasil awal yang menggembirakan. Survei Nielsen, dilaksanakan antara Maret dan April 2021, menemukan bahwa tingkat penerimaan vaksin di masyarakat Indonesia naik 20 persen sejak akhir 2020. Lebih dari separuh (51 persen) menyatakan mereka bersedia divaksin. Mengingat kasus baru COVID-19 masih terus muncul di Indonesia, kesigapan masyarakat untuk bertindak berdasarkan informasi akurat yang mereka terima turut berpengaruh terhadap kembalinya Indonesia ke keadaan normal.

“Dalam kampanye-kampanye imunisasi terdahulu, kami menyaksikan betapa misinformasi dapat sangat menghambat permintaan vaksin di kalangan orang tua dan pengasuh anak,” kata Rizky Syafitri. “Untuk mengakhiri pandemi saat ini, masyarakat perlu tahu bahwa vaksin penting dan mereka bersedia menerima vaksinasi.”

A teacher receives a dose of vaccine
UNICEF/UN0434523/COVAX/Fauzan Ijazah 
Seorang guru Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, menerima dosis vaksin COVAX AstraZeneca.