Hidupku, Pilihanku: Kisah Mara

Di tengah tingginya prevalensi perkawinan anak di Bone, Sulawesi Selatan, seorang gadis remaja berusia 15 tahun bangkit melawan dan menolak perkawinan anak.

Laksmi Pamuntjak
Mara at her home in Bone.
UNICEF/2021/Fauzan Ijazah
04 Mei 2021

Mara, berusia lima belas tahun, tampak seperti gadis remaja pada umumnya di Bone: suaranya pelan, agak pemalu, dan berhati-hati dalam berkata-kata serta bertindak di hadapan orang yang belum dikenalnya. Ditemui di ruang keluarga rumahnya yang sederhana  di tepi jalan Kelurahan Tokaseng, sebelah utara Bone, Mara mengenakan jilbab hijau bercorak geometri yang menonjolkan wajahnya yang ekspresif serta sorot matanya yang penuh rasa ingin tahu. Ia ditemani oleh ibunya, Nur. Sama seperti Nur, Mara cenderung berbicara dalam kalimat-kalimat singkat, sering kali dengan nada tidak yakin, dan jarang memberikan cerita panjang kecuali diminta.

Akan tetapi, semua itu berubah ketika topik percakapan bergeser ke hobi yang paling disukai Mara, yaitu bernyanyi. Mara tampak bersemangat. “Saya ingin menjadi penyanyi profesional dan  menjuarai kompetisi besar, seperti idola saya, Lesti,” katanya, menyebut nama penyanyi dangdut yang memenangkan kompetisi Liga Dangdut Indonesia pada usia lima belas tahun. “Saya tahu, saya pasti bisa.”

Kepercayaan diri Mara bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, bakat Mara diasah melalui pengalamannya mengikuti dan memenangkan berbagai kompetisi menyanyi. Ia juga sering belajar dengan menonton ibunya sendiri saat bernyanyi. “Ibu adalah inspirasi saya,” katanya, membuat Nur terkejut dan gembira.

Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, hari-hari Mara diisi dengan bersekolah. Pada sore dan malam hari, layaknya murid sekolah berusia remaja, Mara mengerjakan tugas, menonton televisi, atau asyik dengan telepon genggamnya. Sesekali, ia juga berlatih bernyanyi dengan kedua orang tuanya.

Mara watches television with her mother at home in Bone.
UNICEF/2021/Fauzan Ijazah
Mara menonton televisi bersama ibunya di rumahnya di Bone.

Sejak sekolah terpaksa ditutup dan kegiatan belajar-mengajar berlangsung di ruang maya selama setahun terakhir, Mara pun lebih banyak berada di rumah. Seperti banyak teman-temannya yang lain, ia mencoba tetap terhubung dengan dunia luar melalui pelbagai platform media sosial. Namun, terdapat satu hal yang membedakan Mara dari banyak teman seusianya: ia berhasil menolak lamaran pernikahan karena ia ingin dapat tetap bersekolah.

Lamaran tersebut bukan sembarang lamaran. Menurut standar sosial di Bone, pelamar Mara adalah sosok yang ideal. Pria itu memiliki sebuah toko di Makassar dan ia menawarkan mahar yang cukup besar nilainya. Hal ini disadari betul oleh orang tua Mara, Nur dan Andi, yang usahanya—jasa persewaan sound system—sangat terdampak oleh pandemi. Lamaran ini pada awalnya didukung oleh Nur dan ibunya. Sebaliknya, Andi langsung menolak. Mara sendiri sudah memiliki keputusan yang mantap sejak awal.

 

“Saya masih terlalu muda untuk menikah,” katanya kepada orang tuanya. “Saya ingin tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan saya.”

Tekad dan keinginan Mara yang tegas turut mendorong orang tuanya untuk memiliki satu sikap dalam menolak perkawinan anak mereka. “Uang itu, dan kondisi sosial dan ekonomi Mara yang stabil, memang akan membantu keluarga,” jelas Andi. “Tapi, kami tidak seharusnya mengorbankan putri kami. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan masa depannya."

Mara sits with her father outside their home.
UNICEF/2021/Fauzan Ijazah
Mara duduk bersama ayahnya di luar rumah mereka.

Bagi Mara, pendidikan adalah kunci bagi masa depan yang ia inginkan. Ia tahu, kemungkinan seorang gadis remaja untuk meneruskan bersekolah setelah menikah dan memiliki anak sangat kecil, karena mereka akan dilihat sebagai ‘pengaruh negatif.’ “Lagipula, orang itu sudah tua,” Mara berkomentar sambil tertawa kecil tentang si pelamar yang berusia 23 tahun. “Umur saya, kan, jauh di bawahnya.”

Sementara itu, Nur memang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengubah pikirannya. Ia senang Mara dapat bersikap terbuka dengannya, termasuk tentang hal-hal yang sangat pribadi seperti teman lelaki dan acara kencan tetapi ia juga mengkhawatirkan pengaruh nilai-nilai modern dan efek buruk medial sosial terhadap perilaku putrinya yang belum menikah.

Ia juga merasa keluarganya butuh bantuan keuangan untuk bangkit kembali. “Saya tidak pernah minta Mara untuk membantu ekonomi keluarga karena saya tidak mau mengganggu kesibukannya belajar,” ujar Nur. “Tapi, keadaan saat ini sedang sangat susah. Tidak ada yang sewa sound system. Tidak ada panggilan menyanyi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sulit sekali.”

Akan tetapi, Nur lantas teringat pengalamannya sendiri. Ia adalah salah seorang gadis remaja yang menikah sebelum berusia 18 tahun—tidak hanya sekali, melainkan dua kali, dan keduanya berakhir dengan perceraian. Saat Nur menikah dengan ayah Mara pada usia 23 tahun, ia sudah memiliki tiga anak lelaki dari perkawinan sebelumnya. Nur memahami rasanya menjadi istri dan ibu yang tidak siap secara fisik dan mental. Setelah merenungkan pengalaman ini, Nur, juga ibunya, memutuskan untuk mendukung keputusan Mara.

Dibutuhkan Intervensi yang Komprehensif, Berbasis Budaya dan Masyarakat

Penolakan Mara terhadap lamaran yang diajukan kepadanya adalah sebuah pertanda yang menjanjikan, bahkan dapat menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak mulai ditinggalkan—meski perlahan. Sayang, kisah Mara belum menjadi kisah dari keluarga pada umumnya di Bone.

Indonesia berada pada posisi  tertinggi ke-8 di dunia dalam hal angka pernikahan anak dan Bone, sebagai kabupaten terbesar kedua di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah dengan beban pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Selain kemiskinan dan tradisi agama yang konservatif, faktor lain yang menyumbang pada keadaan ini adalah norma budaya di kalangan orang tua Bugis yang menganggap kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan sebagai aib.

Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Lancet pada bulan Maret lalu, prevalensi persepsi positif terhadap manfaat perkawinan anak sama tingginya di kelompok orang tua dan remaja Bone. Mereka tidak hanya meyakini manfaat ekonomi perkawinan anak, khususnya di masa sulit seperti  setahun terakhir ini, tetapi juga percaya pada kebaikan perkawinan anak bagi kehormatan dan reputasi keluarga. Nilai tradisi dan martabat masih menempati posisi yang lebih kuat dibandingkan kerangka hukum—keadaan yang ironis mengingat hukum itu sendiri tengah diperbaiki agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Beberapa perkembangan dari segi hukum tersebut adalah amendemen Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019, yang meningkatkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, atau setara dengan laki-laki. Perkembangan lain adalah terbitnya Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dari Mahkamah Agung. Selain itu, dalam setahun terakhir, dengan dukungan dari UNICEF, pemerintah daerah Bone telah mulai menerbitkan peraturan yang bertujuan menekan angka perkawinan anak, dan peraturan-peraturan terkait lain sedang disusun.

Namun demikian, beragam bentuk praktik yang merugikan anak masih terus terjadi. Tak sedikit pernikahan anak yang berlangsung di bawah tangan dan dilaksanakan secara diam-diam. Petugas pemerintah acap kali enggan mencampuri urusan keluarga. Sebagian besar permohonan dispensasi untuk pernikahan anak tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Orang tua memalsukan usia putrinya di data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil—sering kali dengan cara menyuap petugas atau meminta bantuan calo. Praktik ini kian marak karena ada begitu banyak anak yang ‘tidak terlihat’ akibat tidak memiliki akta kelahiran.

Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa intervensi untuk menurunkan angka perkawinan anak harus bersifat komprehensif dan berangkat dari pemahaman terhadap budaya serta ilmu tentang perilaku. Reformasi (dan penegakan) hukum harus beriringan dengan perubahan normal sosial, dan perubahan tidak akan terjadi tanpa keterlibatan aktif dan partisipasi remaja lelaki dan perempuan, orang tua, serta pemuka agama, adat, dan masyarakat.

Mara in her home.
UNICEF/2021/Fauzan Ijazah
Mara di rumahnya.

BERANI: Mengubah Norma Budaya, Memberdayakan Anak Perempuan dan Masyarakat Melalui Pendidikan Keterampilan Hidup

Salah satu intervensi tersebut adalah BERANI, sebuah program yang digagas bersama-sama oleh UNICEF, UNFPA, Pemerintah Kanada, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Dimulai pada Mei 2019 dan berjalan hingga akhir 2020, BERANI bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja perempuan dan lelaki dalam hal manajemen kebersihan menstruasi, kesehatan reproduksi, perkawinan anak, dan keterampilan hidup. Proses ini mengikis beragam tabu yang berlaku di masyarakat Bone tentang Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Pencegahan HIV (SRH) sedikit demi sedikit dan mengubah situasi yang selama ini membuat praktik perkawinan anak bertahan. Selain pelibatan tokoh agama dari kalangan perempuan dan penyusunan peraturan, program ini juga berfokus pada penyediaan platform kesehatan di sekolah-sekolah.

Mara adalah satu dari antara lebih dari 5.000 murid di 26 sekolah dan madrasah Bone yang menerima Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH). “Sebelum PKH, saya tidak tahu apa-apa soal perubahan pada tubuh, atau hal sederhana seperti menjaga kebersihan saat sedang menstruasi,” katanya. “Saya juga menjadi tahu bahwa kehamilan di usia yang terlalu muda bisa membahayakan kesehatan bayi dan diri sendiri.”

Mara juga kini memiliki pemahaman baru tentang kasih sayang, hal yang menurutnya merupakan pelajaran paling berharga dari PKH. “Cinta itu,” katanya, “bukan cinta kalau tidak ada rasa pertemanan dan saling menghormati.”

 

Mara reads in her bedroom.
UNICEF/2021/Fauzan Ijazah
Mara sedang membaca di kamar tidurnya.

Menurut Ibu Mashuri, guru IPS Mara dari salah satu sekolah tempat uji coba PKH, sangat penting bagi anak remaja untuk mampu membedakan antara hubungan yang sehat dan tidak sehat. “Kemampuan ini penting untuk melindungi diri sendiri,” katanya.

Ibu Mashuri adalah satu dari 159 guru dan pembina yang sudah dilatih untuk memberikan PKH di Bone. Baru-baru ini, ia juga ditunjuk sebagai pembina Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di salah satu desa. Ibu Mashuri sering mewakili Bone dalam forum tempat berbagi praktik terbaik dan bangga pada semua hal yang berhasil dicapai oleh sekolah tempatnya mengajar dalam waktu singkat. “Sekarang, kami tidak hanya punya toilet dalam jumlah yang lebih dari cukup, tetapi juga ada fasilitas pembalut di berbagai lokasi—di toilet, ruang guru, dan di Unit Kesehatan Sekolah,” jelasnya.

Ia juga percaya pada keefektifan PKH dalam mengubah sikap murid dan orang tua terhadap pernikahan anak.

“Dulu, kami para guru sering menerima undangan pernikahan murid-murid kami, terlebih pada musim ujian,” katanya. “Kami membuat pernyataan sikap dengan tidak menghadiri undangan. Meskipun demikian, kami tetap memperbolehkan murid mengikuti ujian agar mereka mendapatkan ijazah. Tapi sejak PKH diajarkan di sekolah, kami belum pernah menerima satu pun undangan.” Antara tahun 2019 dan 2020, tingkat perkawinan anak di sekolah-sekolah binaan BERANI memang turun sebesar hampir 80 persen.

Ibu Mashuri juga mengamati bahwa PKH berdampak positif kepada sikap guru terhadap SRH. Dulu, rekan-rekannya sering terhambat opini pribadi, sehingga tidak dapat mengajarkan SRH dengan objektif dan yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Kini, mereka lebih nyaman berbicara soal SRH dan berpikiran lebih terbuka. Ibu Mashuri pun merasa dirinya mengalami hal serupa.

“Sebelum kita bisa membantah tabu untuk anak perempuan, kita harus bisa mengubah diri sendiri dahulu,” katanya.

Ibu Mashuri, Mara’s teacher and one of the 159 LSE-trained teachers and trainers in Bone.
UNICEF/2021/Fauzan Ijazah
Ibu Mashuri, guru Mara dan satu dari 159 guru dan pembina PKH di Bone.

Memastikan Keberlanjutan BERANI di Bone Selama Pandemi COVID-19

Telah banyak kisah positif yang tercipta di Bone, namun pandemi COVID-19 menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan implementasi BERANI. Menurut data PBB, jumlah anak yang berisiko mengalami perkawinan anak pada dekade ini akan bertambah 10 juta orang. Dalam setahun belakangan saja, semakin banyak keluarga di Bone yang melangsungkan kawin siri karena Kantor Urusan Agama ditutup. Terbatasnya interaksi langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat membuat kemajuan terhambat. Murid dan sekolah pun dirugikan.

“Sulit mengajarkan PKH melalui Zoom,” kata Ibu Mashuri. “Banyak murid tidak punya laptop, koneksi internet, ataupun pulsa.” Mara juga menyayangkan ketiadaan kelas-kelas PKH selama duduk di kelas tiga SMA, dan bahwa kegiatan PKH tidak bisa dilakukan secara daring. “Saya kangen bertemu guru dan teman,” katanya.

Menyesuaikan program agar cocok untuk disampaikan secara daring sekaligus mengoptimalkan kegiatan terkait menjadi tantangan ganda yang tidak mudah diatasi. Hal ini ditambah dengan adanya daerah-daerah sekitar yang tidak memiliki program pencegahan perkawinan anak, sehingga praktik ini terus berlanjut. Dibutuhkan visi, teknologi, sumber daya, dan—yang terpenting—waktu untuk menuai perubahan.

Akan tetapi, Bone tidak kekurangan itikad baik. Kesadaran bahwa perjuangan untuk hak-hak perempuan adalah bagian dari perjuangan menuju kesetaraan gender juga meningkat di kabupaten ini. Yang terpenting, hak itu dapat diperjuangkan tanpa mengorbankan kehormatan orang tua atau keluarga.

“Setelah selesai sekolah, saya ingin belajar komputer lalu bekerja,” kata Mara. “Jadi, saya bisa membantu ibu dan membuatnya bangga.”

 

Mara and her mother in the kitchen of their home.
UNICEF/2021/Fauzan Ijazah
Mara dan ibunya di dapur.

*Nama Mara dan anggota keluarganya yang lain diubah untuk melindungi identitas mereka.