Pusat Media

Keterangan Pers

Kontak untuk media

Duta kehormatan dan sahabat anak

 

Pada Hari Anak Sedunia, Indonesia luncurkan kampanye Hentikan Kekerasan terhadap Anak (#ENDViolence)

 “Stop kekerasan terhadap anak – merupakan urusan semua orang”

JAKARTA, 20 November 2013 – Saat seluruh dunia merayakan Hari Anak Sedunia – hari jadi Konvensi Hak Anak PBB - Indonesia turut serta dalam suatu inisiatif global Hentikan Kekerasan terhadap Anak (#ENDViolence). Kampanye ini diluncurkan pada tanggal 20 November di Jakarta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan UNICEF Indonesia.

Kampanye global ini mulai digulirkan oleh UNICEF di awal tahun, sebagai cahaya benderang bagi jutaan anak di seluruh dunia yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan, dan menjadikan usaha pencegahan sebagai landasan bagi semua upaya untuk menangani kasus pelanggaran terhadap hak anak.

"Seperti di negara lain, di Indonesia, perilaku salah yang di alami anak sering terjadi dalam bayang-bayang: tidak terdeteksi, tidak dilaporkan , dan - bahkan lebih buruk - terlalu sering terjadi," kata Deputi Perwakilan UNICEF dan Pejabat Sementara Kepala Perwakilan, Marc Lucet, pada Hari Rabu. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk 'membuat hal yang tidak terlihat, menjadi terlihat' - Pemerintah perlu memperkuat dan menegakkan hukum untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak, di sisi lain setiap individu juga kami ajak untuk menyampaikan (kepada yang berwenang) segala perilaku salah terhadap anak ketika mereka menyaksikannya. Kita tidak boleh diam, mari kita bertindak sekarang."

"Saya mengharapkan Peluncuran Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Universal tahun 2013 yang jatuh pada hari ini dapat meningkatkan pemahaman dan kebiasaan masyarakat bahwa kekerasan bisa terjadi di mana saja, namun seringkali kita abaikan karena sosial budaya dan tradisi yang berlaku,” kata Ibu Linda Amalia Sari Gumilar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Untuk itu, kampanye hari ini  mendorong kita semua untuk menolak segala bentuk kekerasan pada anak dan berkomitmen bersama-sama antar pemerintah, legislatif, media, masyarakat dan organisasi untuk melakukan upaya-upaya holistik dan terpadu dari tahapan pencegahan, perlindungan, promosi, penegakan hukum dan rehabilitasi serta reintegrasi anak yang menjadi yang menjadi korban kekerasan.” 

Kekerasan terhadap anak memiliki banyak bentuk, antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, serta praktek-praktek disiplin yang keras seperti hukuman fisik. Kekerasan dapat menimbulkan kerusakan fisik baik dan kerusakan psikologis pada anak-anak. "Kekerasan terhadap anak juga merusak tatanan masyarakat, mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan kemakmuran," kata Lucet . "Masyarakat tidak bisa mengabaikan kekerasan terhadap anak."

Di Indonesia, tidak ada data nasional tentang kekerasan terhadap anak yang tersedia. Sementara itu, meskipun terbatas pada kabupaten dan provinsi tertentu, studi yang ada menunjukkan indikasi yang jelas bahwa banyak anak di negara ini mengalami kekerasan. Dalam sebuah survei tahun 2009 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah proporsi anak yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk usia 10 sampai 18 tahun dilaporkan sangat tinggi. Sementara itu, Survey Kelompok Indikator Berlapis (MICS) tahun 2011, yang dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Papua, menunjukkan antara 67 hingga 79 persen anak di bawah usia 15 telah dihukum secara fisik, dengan 24-31 persen yang bahkan terkena hukuman fisik yang berat. Dalam banyak kasus, mereka yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak, yaitu orang tua, para pengasuh, guru, dll malah menjadi pelaku kekerasan tersebut.

Pemerintah telah mencoba mengatasi ketidaktersediaan data tersebut dengan melakukan survei nasional tentang prevalensi kekerasan fisik, emosional dan seksual terhadap anak laki-laki dan perempuan, yang untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Dalam studi tersebut, para pekerja sosial - dengan dukungan dari US Centers for Disease Control dan Preventions (CDC) dan UNICEF - mensurvei lebih dari 10.000 rumah tangga di 25 provinsi. Hasil survei dan rekomendasi terkait akan diterbitkan tahun depan.

Indonesia mengadopsi sejumlah Undang-undang untuk menangani kekerasan terhadap anak, termasuk UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun Undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan, tidak secara larangan secara eksplisit mengenai hukuman fisik. Dalam laporan terbaru yang disampaikan kepada Komite Hak Anak pada Oktober 2010, Pemerintah mengumumkan rencana untuk menyusun "peraturan nasional dan daerah yang melarang segala bentuk hukuman fisik dan psikologis bagi anak di rumah dan di sekolah."

Berdasarkan pengalaman global, kekerasan terhadap anak dapat dicegah secara efektif, dengan misalnya memberikan dukungan kepada keluarga yang rentan, meningkatkan kemampuan anak untuk menghindari keterlibatan mereka dalam perilaku salah dan kekerasan, serta berusaha mengubah sikap dan norma-norma sosial yang mentolerir kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia, UNICEF mendukung sejumlah program pencegahan dan penanganan. Dengan memperhatikan bahwa kekerasan berlangsung dari generasi ke generasi, UNICEF bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan sedang mengembangkan modul pelatihan bagi orang tua dan masyarakat untuk mengatasi dampak antar generasi dari kekerasan terhadap anak. Di Papua, UNICEF mendukung program sekolah yang aman, yang mengajarkan para guru untuk mengambil metode baru dalam menanamkan disiplin positif tanpa kekerasan di dalam kelas.

"Guru adalah panutan bagi anak-anak," kata Marc Lucet. "Jika seorang guru memukul siswa, pesan yang diterima anak-anak adalah bahwa hal itu biasa, dan merupakan cara yang dapat diterima untuk memecahkan masalah. Tapi kekerasan melahirkan kekerasan. Itulah mengapa kami meluncurkan kampanye ini hari ini. Kami katakan: tidak ada kekerasan terhadap anak yang dapat dibenarkan. Semua harus bekerjasama untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak."

Kampanye #EndViolence ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat di Indonesia tentang bagaimana kekerasan terhadap anak berdampak bagi individu maupun masyarakat. Sebuah iklan global layanan masyarakat juga dibuat dalam versi Bahasa Indonesia yang menampilkan Duta Nasional UNICEF Indonesia, Ferry Salim, yang akan didistribusikan melalui jalur online.

Sebagai bagian dari kampanye, UNICEF Indonesia dan mitra pemerintah kami juga akan menggunakan saluran media sosial untuk menanyakan kepada masyarakat tentang apa yang mereka pikir harus dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

UNICEF juga mengakui pentingnya Saluran Layanan Internasional bagi Anak (CHI) - sebuah jaringan global yang terdiri dari 173 anggota saluran layanan telepon di 141 negara, yang merayakan hari jadinya yang ke 10 pada hari ini. Saluran layanan bagi Anak Indonesia (TESA) #129 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Telkom, merupakan anggota CHI. Dalam laporan global yang dirilis hari ini, CHI menujukkan bahwa kekerasan, perilaku salah dan penelantaran anak adalah salah satu alasan utama anak-anak dan orang muda menghubungi layanan tersebut, sekitar 17 persen dari semua kontak selama 10 tahun terakhir.

Catatan Editor
Hari Anak Sedunia juga menandai diadopsinya Konvensi Hak Anak PBB, yang tahun ini merupakan peringatan ke-24. Konvensi PBB yang diadopsi pada tahun 1989 tersebut menjadi konvensi internasional pertama yang mengikat secara hukum bagi penegasan hak asasi manusia bagi semua anak. Ini menentukan bahwa setiap anak, di manapun, memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Pada tahun 1954, Majelis Umum PBB menyatakan Hari Anak Universal pertama dan mendorong semua negara untuk ikut merayakan dalam rangka mempromosikan saling pengertian terhadap hak anak serta aksi global bagi mereka. 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia oleh banyak negara, menandai hari di mana Majelis Umum mengadopsi Deklarasi Hak Anak tahun 1959 , dan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989.

Tentang UNICEF
UNICEF mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan setiap anak, dalam segala usaha yang kami lakukan. Bersama dengan mitra kami, kami bekerja di 190 negara dan wilayah untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan praktis, dengan fokus khusus pada upaya menjangkau anak-anak yang paling rentan dan terpinggirkan, untuk kepentingan semua anak, di manapun.

Untuk informasi lebih lanjut tentang UNICEF: www.unicef.or.id

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Michael Klaus, Kepala Komunikasi, Sumber Daya dan Mobilisasi, UNICEF Indonesia, mklaus@unicef.org, +62 811 1669 033

 Nuraini Razak , Communication Specialist , UNICEF Indonesia. nrazak@unicef.org, +62 811 9201 654

 

 
Search:

 Kirimkan artikel ini

unite for children