Pusat Media

Keterangan Pers

Kontak untuk media

Duta kehormatan dan sahabat anak

 

UNICEF: Lihat anaknya - bukan disabilitasnya

Meskipun ada kemajuan, inklusi sepenuhnya bagi anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia masih terhambat

Jakarta, 30 Mei 2013 - Anak-anak penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitarnya akan mendapatkan manfaat yang baik, jika kita semua berfokus pada apa yang dapat mereka capai, daripada apa yang mereka tidak bisa lakukan, menurut laporan tahunan UNICEF – Situasi Anak di Dunia.

Berfokus pada kemampuan dan potensi anak-anak penyandang disabilitas akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh, menurut laporan tersebut.

"Ketika Anda melihat disabilitasnya, dan bukan anaknya, bukan hanya akan keliru bagi sang anak, tetapi masyarakat pun tidak akan memperoleh semua yang dapat ditawarkan oleh anak tersebut," kata Direktur Eksekutif UNICEF Anthony Lake. "Kerugian mereka adalah kerugian bagi masyarakat; manfaat mereka adalah manfaat bagi masyarakat."

Laporan ini memaparkan bagaimana masyarakat dapat mengikutsertakan anak penyandang disabilitas, karena ketika mereka berperan penuh dalam masyarakat, semua orang juga akan mendapatkan manfaatnya. Misalnya, pendidikan inklusif dapat memperluas cakrawala semua anak, dan juga memberikan peluang bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk memenuhi ambisi mereka.

Lebih banyak upaya yang mendukung integrasi anak penyandang disabilitas akan membantu mengatasi diskriminasi dan mencegah mereka terdorong lebih jauh ke pinggiran masyarakat.
Indonesia sudah berinvestasi dalam memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kesempatan bagi anak penyandang disabilitas agar mereka dapat tumbuh dan mengembangkan potensi mereka.  Namun, masih banyak yang harus dilakukan.

“Terkadang, keluarga dan masyarakat masih malu jika anak mereka mempunyai disabilitas.  Anak-anak ini seringkali dikurung, dikucilkan dari sekolah dan masyarakat daripada didukung,” kata Angela Kearney, Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia.

Bagi banyak anak-anak penyandang disabilitas, pengecualian dimulai pada hari-hari pertama kehidupan mereka, dengan kelahiran yang tidak didaftarkan. Dengan tidak adanya pengakuan resmi, mereka terputus dari layanan sosial dan perlindungan hukum yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Marjinalisasi mereka juga meningkat dengan adanya diskriminasi.

"Agar anak-anak penyandang disabilitas diperhatikan, mereka harus dihitung - saat lahir, di sekolah dan dalam kehidupan," kata Anthony Lake.

Laporan Situasi Anak di Dunia 2013: Anak Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa anak-anak penyandang disabilitas adalah mereka yang sering kali tidak mendapatkan perawatan kesehatan atau bersekolah. Mereka adalah yang paling rentan mengalami kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran, terutama jika mereka tersembunyi atau ditempatkan dalam lembaga - seperti banyak dari mereka karena stigma sosial atau biaya ekonomi untuk membesarkannya.

Anak-anak penyandang disabilitas adalah mereka yang paling terpinggirkan di dunia.  Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan cenderung tidak bersekolah, atau mengunjungi klinik kesehatan, tapi mereka yang hidup dalam kemiskinan, sekaligus memiliki disabilitas, akan lebih cenderung seperti itu.

Jender merupakan faktor kunci, perempuan penyandang disabilitas cenderung tidak mendapatkan makanan dan perawatan dibanding laki-laki.

"Diskriminasi atas dasar disabilitas adalah bentuk penindasan," menurut laporan tersebut.  Laporan juga mengatakan bahwa berbagai kekurangan menyebabkan eksklusi yang lebih besar bagi banyak anak-anak penyandang disabilitas.

Data akurat mengenai jumlah anak penyandang disabilitas, disabilitas apa yang dimiliki, dan bagaimana disabilitas tersebut mempengaruhi kehidupan mereka masih sangat terbatas. Akibatnya hanya sedikit dari pemerintah di dunia yang memiliki panduan yang dapat menjadi acuan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendukung dan membantu anak-anak penyandang disabilitas dan keluarga mereka.

Anak penyandang disabilitas di Indonesia

Hal yang sama juga terjadi untuk Indonesia. Menurut RISKESDAS 2007, sekitar 4 persen dari anak usia 15 sampai 19 tahun mengalami kesulitan yang signifikan pada setidaknya satu domain fungsional (penglihatan, pendengaran, berjalan, berkonsentrasi dan memahami orang lain serta perawatan diri) dan oleh karena itu dianggap sebagai hidup dengan disabilitas. Sensus 2010 menemukan bahwa sekitar 2 persen dari anak usia 0 sampai 14 tahun memiliki disabilitas. Dua persen dari semua anak usia 0 sampai 18 di Indonesia berjumlah sekitar 1,5 juta anak, empat persen dari jumlah semua anak akan meningkatkan jumlah total sekitar 3 juta anak-anak dan remaja yang hidup dengan disabilitas.

Apa yang harus dilakukan – Agenda UNICEF

Kemajuan sudah ada untuk inklusi anak penyandang disabilitas, meskipun tidak merata, dan laporan Situasi Anak di Dunia 2013 menyiapkan agenda untuk tindakan selanjutnya.
Sekitar sepertiga dari negara-negara di dunia sejauh ini gagal untuk meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Laporan ini mendesak semua pemerintah untuk meratifikasi dan melaksanakan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak Anak, dan mendukung keluarga agar dapat memenuhi biaya perawatan anak penyandang disabilitas yang lebih tinggi.

Indonesia menandatangani Konvensi pada tahun 2007 dan meratifikasinya pada tahun 2011. Namun, pemerintah belum meratifikasi Protokol Opsional terkait, yang memperkenalkan mekanisme pengaduan individu.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menandatangani Protokol Opsional dan untuk lebih memperkuat hak-hak anak penyandang disabilitas. UNICEF siap mendukung pemerintah dalam mengembangkan Rencana Aksi yang baru bagi Penyandang disabilitas, setelah program yang saat ini berakhir pada akhir tahun 2013. Kami juga berharap bahwa Rencana Aksi yang baru akan terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Nasional baru Jangka Menengah (RPJMN),” kata Angela Kearney.
Laporan Situasi Anak di Dunia 2013 mengajak untuk bertindak melawan diskriminasi di kalangan masyarakat umum, pembuat keputusan dan penyedia layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan.

Badan-badan internasional harus memastikan dukungan dan bantuan yang mereka berikan kepada negara konsisten dengan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Mereka harus mempromosikan agenda penelitian global bersama tentang disabilitas untuk menghasilkan data dan analisis yang akan memandu perencanaan dan alokasi sumber daya, menurut laporan ini.

Ini menekankan pentingnya melibatkan anak-anak dan remaja penyandang disabilitas melalui konsultasi dengan mereka dalam mendesain dan dan mengevaluasi program dan layanan bagi mereka.

Dan semua orang akan mendapatkan manfaatnya ketika pendekatan inklusif memasukkan aksesibilitas dan desain universal lingkungan untuk digunakan oleh semua semaksimal mungkin tanpa perlu adaptasi.

"Jalan ke depan masih penuh tantangan," kata Anthony Lake, "Tapi anak-anak tidak dapat menerima batasan yang tidak perlu. Begitu juga dengan kita."

# # #

Untuk membaca The State of the World’s Children 2013: Children with Disabilities dan melihat materi multimedia tambahan, silakan kunjungi:
http://weshare.unicef.org/C.aspx?VP3=SearchResult&PSID=2AM4GJKZZUU&IT=Thumb_Grid_M_Details_NoToolTip

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

Michael Klaus, Chief of Communication: Mobile: +62 811 1669 033, mklaus@unicef.org

Nuraini Razak, Communication Specialist: Mobile: +62 811 920 1654, nrazak@unicef.org

Follow us on Twitter and Facebook and visit our website: www.unicef.org/indonesia

 

 
Search:

 Kirimkan artikel ini

unite for children