Sumber Informasi

MENGAPA DIPERLUKAN SATU BUKU ADVOKASI LAGI?

Khazanah kepustakaan Indonesia di bidang advokasi sekalipun masih cukup terbatas, namun sudah cukup beragam. Berbagai literatur tersebut umumnya lebih mengedepankan mengenai jenis advokasi, alur advokasi dan hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam gerakan advokasi.  Buku Panduan Advokasi ini akan menjadi pengisi ceruk buku advokasi secara unik, karena mengedepankan mengenai aspek komunikasi persuasif dalam setiap tahap proses advokasi. Pendekatan komunikasi persiasif ini secara fleksibel dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi apapun.

Pendekatan persuasif ini secara lebih spesifik menggunakan ilmu baru yang disebut Neuro Linguistic Programming (NLP), yang akan dijelaskan secara khusus dalam modul ini. Salah satu teknik yang dipergunakan adalah penggunaan bahasa-bahasa sugestif untuk mendorong stake holder agar bersedia berubah. Bahasa sugestif ini dimodel oleh NLP berbasif dari pola bahasa hipnotik yang sangat terkenal dan dipakai secara ekstensif dalam memfasilitasi perubahan dalam dunia kesehatan mental.

Panduan advokasi ini didesain untuk bisa dipergunakan sesuai dengan isu yang berkaitan dengan program kerja Unicef (United Nations Children's Fund). Dari pengalaman melakukan pelatihan ini di berbagai kabupaten dan kota, materi ini sudah diaplikasikan untuk beberapa isu berikut:

· Advokasi Penyederhanaan Prosedur Pencatatan Kelahiran.

· Advokasi Penggratisan Akta Kelahiran.

· Advokasi Garam Beryodium.

· Advokasi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak (BPTA).

· Advokasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

· Advokasi Trafficking (Perdagangan manusia, khususnya anak dan perempuan)

Penerapan Panduan Advokasi ini dititikberatkan dalam tataran legislatif dan eksekutif, sekalipun prinsip-prinsipnya tetap bisa diterapkan dalam tataran mobilisasi sosial juga.

Sesuai garis kerja Unicef yang selama ini bermitra dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) provinsi, panduan ini disusun dengan kondisi ideal gabungan peserta dari staf Pemda terkait, LSM, Orsos/Ormas dan wartawan lokal. Dengan demikian, pelatihan ini akan memiliki situasi unik yakni menggunakan tiga tahap advokasi:

1. Pada saat proses pelatihan, terjadi proses advokasi secara internal kepada peserta yang berasal dari jajaran Pemda terkait. Di mana dalam proses akan terjadi perbenturan nilai-nilai, keyakinan dan kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan yang diperjuangkan. Di sini pentingnya melibatkan LSM, Orsos/Ormas yang kompeten dalam persoalan isu dan peserta dari dinas/instansi pemerintah terkait agar terjadi dialektika yang diinginkan.

Misalnya saat pelatihan advokasi Penyederhanaan Prosedur/Penggratisan Akta Kelahiran, tak jarang telihat bahwa peserta dari Dinas Catatan Sipil merasa gamang untuk terlibat pada awal pelatihan karena implikasi pada pekerjaannya sudah terasa sangat jelas.

Pada saat yang sama juga terjadi advokasi media, karena wartawan yang menjadi peserta pun akan mengalami benturan-benturan konsep dan pemahaman yang mungkin berbeda dengan yang selama ini dianutnya (lihat modul 11: Advokasi Media).

2. Mengadvokasi Legislatif/DPRD melalui hearing dengan bertumpu pada kekuatan gabungan peserta eksekutif (staf Pemda) LSM, dan Orsos/Ormas.
3. Mengadvokasi Eksekutif (Bupati atau Walikota) melalui hearing oleh peserta yang sama.

Keberhasilan di tahap 1 akan berpengaruh pada tahap 2, keberhasilan tahap 2 akan mempengaruhi tahap 3. Di sinilah peran kemampuan persuasi dibutuhkan semua pihak dan sekaligus hal ini menjadi ciri khas modul ini.