Kisah Nyata

Kisah nyata dari penjuru Indonesia

 

Satu kesalahan, anak kehilangan masa depan

Kisah nyata UNICEF perlindungan anak

Iqbal (bukan nama sebenarnya) dibesarkan dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis di sebuah desa di luar kota Klaten, Jawa Tengah. Ayahnya pemabuk berat dan penjudi, sering memukulinya, ibunya dan ketiga saudaranya. Ayahnya juga tidak mau membayar uang sekolah untuk pendidikan anak-anaknya. Dia akhirnya meninggalkan keluarganya untuk mengambil istri kedua di Jakarta. Ibu Iqbal terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali, meninggalkan anak-anaknya untuk dirawat oleh adik perempuannya dan keluarganya. Setelah terpaksa keluar dari sekolah, Iqbal mulai bergaul dengan "anak-anak nakal" dari desa, dan terlibat dengan beberapa perkara pelanggaran hukum. Setelah dinyatakan bersalah karena mencuri sepeda pada tahun 2009, Iqbal menjalani hukuman kurungan selama 18 bulan di Rutan Anak.

"Saya jauh dari rumah dan tidak punya ongkos," kenang Iqbal. "Saya mau pulang ke rumah, ke bibi saya. Saya lihat ada orang menaruh sepedanya di luar rumah dalam keadaan tidak terkunci. Saya tergoda untuk mencurinya. Ada orang yang melihat saya mengambil sepeda itu dan berteriak memberitahukan yang lain."

Sejak itu, perbuatannya yang bisa digolongkan kejahatan ringan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar. "Saya ditangkap oleh sekelompok penduduk desa. Mereka memukul dan menendang saya sebelum menyerahkan saya ke polisi," tegasnya. "Tidak ada yang menemani saya saat saya diinterogasi. Keluarga saya tidak tahu di mana saya berada. Mereka baru diberitahu beberapa hari kemudian bahwa saya ditangkap. "

Situasi Iqbal saat ini tidak jauh berbeda dengan sekitar 5.000 remaja lain yang dipenjarakan di Indonesia setiap tahun.

"Saya dikurung di sel bersama dengan delapan anak laki-laki lain," kata Iqbal. "Beberapa lebih tua dari saya, beberapa lebih muda. Kondisinya tidak buruk, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Saya tidak bisa belajar atau bekerja. Anak-anak di dalam sel itu bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka tertangkap. Ini seperti suatu kursus di bidang kejahatan."

Jika sistem ini dimaksudkan untuk membuat para pelanggar hukum yang masih muda usia ini menjadi lebih baik, menurut Iqbal ini tidak akan berhasil.

Kebanyakan dari ribuan anak Indonesia saat ini berada di balik jeruji besi, dikirim ke penjara-penjara yang penuh sesak dengan pelaku kekerasan dewasa dan tanpa fasilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak yang diproses dalam sistem peradilan seringkali mengaku menderita akibat tindakan kekerasan terhadap mereka. Mereka bisa ditahan di tahanan polisi dalam sel yang sama dengan pelaku kejahatan dewasa, bahkan sering sampai berbulan-bulan, tanpa dituntut atau diberi putusan secara resmi. Dalam banyak kasus, orang tua mereka baru diberitahu mengenai nasib mereka dalam lama setelah penangkapan mereka. Jarang sekali ada pengacara yang mendampingi saat seorang anak sedang diinterogasi atau diproses oleh polisi.

Melihat adanya kelemahan dalam sistem, telah ada upaya untuk memperbaiki cara dalam menangani para warga Indonesia yang usianya masih sangat muda yang sedang berhadapan dengan hukum. Di Banda Aceh, misalnya, polisi bekerja keras untuk terus meminimalisasi keterlibatan anak dengan sistem peradilan yang ada. Mereka sering bertindak sebagai mediator atau penengah untuk mencapai perdamaian antara anak yang dituduh melakukan kejahatan dengan korban. Dalam banyak kasus, korban sepakat dengan polisi bahwa memenjarakan anak adalah tindakan yang tidak produktif sehingga membuka kemungkinan metode alternatif untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Keluarga Mona sangat dipengaruhi konflik masa lalu di propinsi Aceh dan Tsunami 2004 yang melanda wilayah ini - kejadian-kejadian yang memaksa mereka berpisah dengan rumah mereka, dan membuat mereka berada dalam keadaan miskin dan sangat rentan. Mona tidak masuk sekolah secara teratur selama bertahun-tahun. Ia menghabiskan waktunya sehari-hari berkeliaran di jalan-jalan dengan sekelompok teman. Tak pelak lagi, risiko terlibat dalam kejahatan kecil menjadi sangat tinggi.

"Ada teman saya yang mau pergi ke pusat perbelanjaan besar untuk beli jam tangan," kenang Mona. "Dia mengajak saya untuk menemaninya. Ketika kami sampai di toko, ternyata dia tidak punya uang. Saya sedang bersamanya ketika dia menyelipkan jam tangan itu ke dalam saku. Salah satu karyawan toko melihat kami. Kami ditangkap dan dibawa ke kantor polisi."

Tidak seperti Iqbal, kasus Mona ditangani oleh suatu unit khusus yang dibentuk untuk menangani kejahatan dengan pelaku perempuan dan anak. Salah satu petugas berbicara dengan manajer toko membahas pilihan-pilihan yang tidak memberatkan Mona. Sang manajer toko setuju bahwa pilihan semacam itu layak dipertimbangkan.

"Kami bertemu Mona dan orangtuanya. Kami bisa melihat bagaimana takutnya mereka. Kami kira dia hanya perlu tindakan disipliner dan bimbingan, tetapi kami tidak percaya penjara bisa mendidik orang menjadi lebih berguna," jelas manajer toko. "Jadi kami sepakat dengan polisi bahwa Mona harus diserahkan ke dalam pengasuhan orang tuanya."

Sekali lagi, Mona beruntung – sebagian dari program rehabilitasi untuk dirinya adalah mengikuti kursus pelatihan keterampilan di mana dia bisa belajar memperbaiki dan menservis telepon seluler, yang meningkatkan kesempatan baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif.

Sayangnya, ini merupakan suatu pendekatan yang relatif luar biasa di Indonesia. Tidak sampai satu dari sepuluh kasus pelanggaran anak-anak berakhir dengan tindakan diversi seperti ini, dan hampir 90 persen dari anak-anak tersebut dikirim ke penjara.

Bukti-bukti secara umum menunjukkan bahwa diversi adalah cara yang lebih baik untuk menangani para pelanggar remaja. Di negara-negara yang telah mengadopsi pendekatan seperti itu, tidak ada kenaikan signifikan pada tingkat kenakalan remaja. Penelitian oleh University of California di Los Angeles telah menunjukkan bahwa 82 persen dari remaja yang dikirim ke penjara, melakukan kejahatan kembali, dan seringkali dengan kejahatan yang lebih berat.

Menurut standar internasional, hukuman penjara adalah upaya terakhir dan hanya dapat dipertimbangkan dalam kasus anak yang melibatkan kekerasan atau untuk kejahatan yang diulangi. Anak-anak membutuhkan sistem peradilan khusus yang dapat melindungi hak mereka untuk mendapatkan keamanan,keselamatan dan kebebasan dari kekerasan, diskriminasi serta stigmatisasi, serta yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dicapai melalui intervensi seperti program bimbingan khusus, masa percobaan dan pelayanan masyarakat serta hukuman lain yang tidak terlalu merusak.

Sejak tahun 2005, UNICEF mendukung upaya yang sedang dilakukan di Indonesia untuk mencapai standar tersebut, dan menghapus faktor "keberuntungan" dalam penanganan kenakalan anak. Pada tanggal 3 Juli 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak baru (UU No. 11 Tahun 2012), yang menaikkan batas usia seorang anak yang dianggap bisa memper¬tanggung¬jawabkan suatu perbuatan yang dilakukannya dari 8 tahun menjadi 12 tahun, memprioritaskan diversi dalam semua tahap sistem peradilan, sehingga tindakan penahanan terhadap anak selama masa menunggu sidang merupakan pilihan terakhir, serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong penggunaan praktik keadilan restoratif yang bias dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Undang-undang ini memperbaiki cara anak diperlakukan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia dan merupakan langkah penting dalam menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan standar internasional. UNICEF masih dan akan terus berupaya agar hukum ini dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar internasional, dan upaya ini telah berhasil merubah beberapa ketentuan utama. UNICEF tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan undang-undang yang sangat penting ini dalam tahun-tahun mendatang.

Dengan landasan tersebut, langkah berikutnya adalah membangun sebuah perubahan sistematis sehingga para penegak hukum memandang tugas mereka sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kecakapan mereka. Investasi serupa juga akan dibutuhkan untuk mendukung para pekerja sosial dan petugas balai pemasyarakatans dalam menangani anak yang menjalani diversi dalam masyarakatnya.

Langkah-langkah tersebut akan memastikan bahwa lebih banyak anak seperti Mona yang akan memiliki kesempatan kedua dalam hidup - sebuah kesempatan yang tidak akan dia sis-siakan.

 

 
Search:

 Kirimkan artikel ini

unite for children