Q&A on MDG
Tujuan kedua dari Millenium Development Goal (MDG) adalah memastikan semua anak menerima pendidikan dasar. Bagaimana kinerja Indonesia dalam hal ini?
Indonesia tampaknya lebih berhasil dalam bidang pendidikan. Angka partisipasi di sekolah dasar mencapai 94.7 persen. Tingkat partisipasi ini lebih rendah di daerah yang terpencil dan kurang maju. Contohnya, di Kalimantan Barat, angka partisipasi mencapai 96 persen, dibanding 78.1 persen di Papua.
Angka partisipasi di sekolah lanjutan pertama juga meningkat secara stabil. Sementara angka melek huruf penduduk usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99 persen. Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu, karena tes baca tulis yang diterapkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terbilang sederhana.
Berarti kita sudah cukup berhasil?
Sayangnya, kita belum berhasil sepenuhnya untuk memberikan pendidikan dasar yang utuh kepada semua anak, yang merupakan tujuan dari MDGs. Banyak anak yang tidak bisa bersekolah dengan lancar di sekolah dasar. Ada yang tidak naik kelas, atau terpaksa berhenti.
Saat ini, sekitar 9 persen anak harus mengulang di kelas 1 sekolah dasar. Sementara pada setiap jenjang kelas, sekitar 5 persen anak putus sekolah. Pada 2004/2005, hanya 77 persen dari siswa sekolah dasar yang bersekolah hingga kelas 6, dan dari jumlah ini, hanya 75 persen yang lulus. Jadi seperempat anak Indonesia tidak lulus sekolah dasar.
Bagaimana dengan tingkat partisipasi di sekolah menengah?
Pemerintah menargetkan “wajib belajar 9 tahun”, yang terdiri dari 6 tahun SD dan 3 tahun SMP, dibandingkan dengan target global MDGs yaitu pendidikan setara 6 tahun.
Tapi angka partisipasi sekolah lanjutan pertama baru mencapai 67 persen. Target waktu pencapaian adalah 2008-2009, tapi Indonesia perlu loncatan yang besar untuk mencapai ini.
Mengapa anak-anak putus sekolah?
Sebagian karena orang tua memerlukan mereka untuk bekerja. Sebagian lagi karena keluarga mereka tak mampu membayar biaya sekolah. Sepertiga dari keluarga termiskin mengatakan mereka tak mampu bayar uang sekolah maupun biaya lain seperti seragam, buku, transportasi dan makanan.
Selain itu, sekolah juga dilihat tidak memberikan sesuatu yang bernilai bagi anak-anak, misalnya tidak memiliki buku atau fasilitas yang memadai. Kurang dari separuh sekolah dasar memiliki “ruang kelas yang baik” sesuai dengan standard dari Departemen Pendidikan Nasional.
Apa kita memerlukan lebih banyak guru?
Ya dan tidak. Sebenarnya di jenjang sekolah dasar, gurunya sudah cukup. Di banyak sekolah dasar, rasio guru dan murid adalah 1 dibanding 19. Tetapi pembagiannya tidak merata karena banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru.
Sementara itu, banyak guru yang tidak meluangkan waktu cukup di ruang kelas untuk mencari penghasilan tambahan karena gaji mereka rendah.
Pada 2004, sebuah survei di lebih dari 2,000 sekolah menemukan seperlima dari para guru tidak hadir. Lebih baik memiliki guru dalam jumlah lebih kecil tetapi dibayar banyak, agar mereka meluangkan lebih banyak waktu di dalam kelas.
Jika persoalan utamanya kemiskinan, berarti kita hanya bisa menunggu sampai tingkat kesejahteraan keluarga meningkat?
Tidak harus demikian. Pemerintah dapat mengeluarkan anggaran lebih besar agar orang tua murid tidak perlu menanggung biaya sekolah yang mahal.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk pendidikan, termasuk menaikkan gaji guru. Saat ini jumlahnya sekitar 17 persen dari total pengeluaran pemerintah. Sebagai perbandingan, jumlah itu hanya setengah dari pengeluaran Malaysia untuk pendidikan.
Jumlah ini pun masih di bawah 20 persen yang diharuskan untuk pendidikan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar dan UU Pendidikan Nasional.
Saat ini, pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap sekitar dua-pertiga pengeluaran publik untuk pendidikan dan menggunakan hampir seluruhnya untuk gaji guru.
Pemerintah pusat masih mengendalikan hampir seluruh dana untuk sekolah dan ruang kelas baru, dan memberikan beasiswa untuk murid-murid yang paling miskin.
Menyusul kenaikan harga bahan bakar pada 2005, pemerintah memulai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam program ini, pemerintah memberi 25 dollar AS per anak per tahun di jenjang sekolah dasar, dan 35 dollar AS per anak per tahun di sekolah lanjutan pertama.
Biaya ini mencapai seperempat dari anggaran pemerintah untuk pendidikan pada 2006. Walaupun ada banyak masalah dalam memastikan dana BOS disalurkan ke sekolah-sekolah yang tepat, program ini telah membawa dampak positif dalam hal pendanaan sekolah.
Diambil dari: Kita Suarakan MDGs
http:www.undp.or.id/pubs/undp_ind.asp
