Pemerintah Indonesia dan UNICEF Tandatangani Kesepakatan untuk Perbaiki Kondisi Anak-Anak di Tahun 2009Jakarta, 16 Desember 2008: Pemerintah Indonesia dan UNICEF hari ini menandatangani perjanjian kerjasama senilai US$93.5 juta untuk meningkatkan upaya memperbaiki kondisi anak-anak Indonesia di tahun 2009 dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka. Perjanjian ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, dan Perwakilan UNICEF Indonesia, Dr. Gianfranco Rotigliano. Dana sebesar US$ 93.5 juta, turun sebanyak US$ 28.5 dibandingkan tahun 2008, adalah untuk mendukung upaya Pemerintah mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, malnutrisi, akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan, pendidikan dasar, perlindungan anak, HIV/AIDS dan dukungan dalam keadaan darurat. Program-program tersebut akan dilaksanakan di 16 provinsi dan 122 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia. Penurunan angka anggaran tahun depan disebabkan oleh pengurangan program penanggulangan tsunami di Aceh dan Nias. Fokus program telah beralih dari upaya penanggulangan keadaan darurat ke pembangunan paska konflik yang berkelanjutan. “Tahun depan sangat menentukan kesuksesan upaya Pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs),” tutur Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Dr. Gianfranco Rotigliano pagi ini pada penandatanganan Rencana Kerja 2009. Indonesia menunjukkan gambaran yang beragam mengenai indikator Tujuan Pembangunan Millennium. Pencapaian berarti terlihat pada turunnya angka kemiskinan, tingginya angka partisipasi murni di tingkat Sekolah Dasar, pengurangan angka kematian bayi dan peningkatan akses terhadap air bersih. Namun demikian, stagnasi terjadi pada penurunan angka malnutrisi, angka kematian ibu yang tetap tinggi dan terbatasnya akses terhadap sanitasi yang baik. “Saya percaya, Pemerintah Indonesia siap untuk menangani isu-isu tersebut dan UNICEF siap mendukung mereka untuk mewujudkan hak-hak anak Indonesia dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, perlindungan dan partisipasi anak,” ujar Dr. Rotigliano. UNICEF memuji penyusunan ”Peta Jalan Indonesia menuju 2014’ (Indonesia’s Road Map to 2014) mengenai bantuan untuk pembangunan yang efektif yang bertujuan untuk mempersiapkan agenda bantuan yang efektif dari perspektif negara berpendapatan menengah. Peta ini dibuat berlandaskan tiga pendukung: penguatan kepemilikan negara terhadap pembangunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil-hasil pembangunan, serta pembentukan kemitraan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi pembangunan Pelaksanaan program di tahun 2008 menghadapi beberapa kendala, seperti dokumentasi yang lemah, ketidakadaan mekanisme untuk meningkatkan praktek-praktek dan model yang baik dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang meningkat, serta kekurangan data yang berkualitas untuk perencanaan, pemantauan, pelaporan dan identifikasi terhadap kesenjangan/anak-anak dan perempuan yang rentan. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, mengatakan Pemerintah berharap hasil tinjauan tahunan yang dilakukan oleh UNICEF dan para mitranya baru-baru ini dapat memperkuat koordinasi antar sektor di tingkat nasional dan daerah, sehingga tercipta program yang terpadu bagi anak dan perempuan di Indonesia. “Bantuan teknis yang lebih kuat akan menghasilkan kebijakan yang mendukung praktek-praktek terbaik yang berkelanjutan, dapat direplikasi, berdasarkan bukti, serta mendukung pengarusutamaan gender dan pengurangan kesenjangan. Kesepakatan tahun 2009 disiapkan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui serangkaian konsultasi luas dengan berbagai mitra di Indonesia. Untuk informasi selanjutnya, silahkan hubungi: Kepala Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi UNICEF, Niloufar Pourzand, telp. 570 5816 ext. 206, email: npourzand@unicef.org, UNICEF Communication Officer, Kendartanti Subroto, telp. 570 5816 ext 251, email: ksubroto@unicef.org,
Link terkait |
