Melibatkan anggota parlemen untuk mengatasi kekurangan gizi anakJAKARTA, 7 Oktober, 2010 - Peran wakil rakyat sebagai legislator dalam mempromosikan pemberian Air Susu Ibu sebagai strategi kunci untuk mengatasi masalah malnutrisi di Indonesia disorot dalam diskusi panel di parlemen hari ini. Diskusi panel adalah bagian dari pameran dua hari tentang pemberian ASI untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang dimulai pada hari Rabu, yang diselenggarakan oleh Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD). "Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen dapat bertindak sebagai juara dalam mengadvokasi dan mempromosikan pemberian ASI," kata Dr. Ahmad Nizar Shihab, ketua IFPPD. "Kita perlu mendukung ibu pada saat kelahiran, di rumah dan di tempat kerja melalui pendidikan publik, kebijakan sosial dan penganggaran." Legislator disajikan data yang menunjukkan bagaimana, dibandingkan dengan intervensi lain, ASI Ekslusif dimulai sedini mungkin begitu bayi lahir memiliki pengaruh paling tinggi untuk menyelamatkan hidup anak-anak di bawah usia lima tahun. Serta paling hemat biaya. Berdasarkan rekomendasi dari UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia, ASI eksklusif, yang berarti hanya memberikan ASI tanpa tambahan makanan atau cairan, dalam enam bulan pertama, dapat menyelamatkan nyawa lebih dari 30.000 anak Indonesia, setiap tahun. Pemberian ASI sampai dengan usia dua tahun, dengan tambahan makanan pendamping, dapat juga membantu pertumbuhan anak-anak mencapai potensi mereka sepenuhnya.
Berdasarkan laporan UNICEF, Mengikuti Perkembangan Anak dan Nutrisi Ibu, lebih dari 7,5 juta anak-anak di bawah usia lima tahun di Indonesia terhambat pertumbuhannya (pendek untuk usia mereka), lebih dari 1.8 juta orang kurus dan lebih dari 1 juta terlalu kurus (terlalu kurus untuk ukuran tinggi badan mereka). UNICEF, yang mendukung pameran dua hari, mengadvokasi peningkatan akses ke layanan, dan kualitas layanan tersebut dengan fokus khusus pada keluarga yang paling miskin dan rentan. Hal ini dilakukan dengan berinvestasi pada keterampilan dan potensi penyedia layanan kesehatan, khususnya dalam pengetahuan gizi dan menyusui, serta institusi lokal, organisasi dan komunitas yang bekerja dengan anak-anak. Di Indonesia praktek pemberian ASI menurun sangat drastis. Menurut Survey Kesehatan Demografi yang dilakukan oleh Pemerintah, kurang dari sepertiga bayi di bawah enam bulan diberikan ASI eksklusif. Bukti menunjukkan bahwa pemberian susu botol meningkat tajam. Rendahnya tingkat pemberian ASI dikarenakan kurangnya regulasi pemasaran dan promosi susu formula dan produk pengganti ASI di Indonesia, di mana banyak Negara mengatur hal tersebut melalui Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI. Indonesia belum mengadopsi KODE, dimana hampir 30 tahun KODE tersebut ditetapkan oleh Majelis Kesehatan Dunia. Namun, pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan nasional untuk mengontrol promosi pengganti ASI di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan, sementara tahun 2009 Hukum Kesehatan telah mengadopsi ketentuan-ketentuan yang mendukung ASI eksklusif. Diantaranya ketentuannya, KODE menetapkan bahwa susu bayi dan produk sejenis itu tidak boleh diiklankan, contoh gratis tidak boleh diberikan kepada wanita hamil, dan insentif tidak boleh disediakan oleh produsen untuk petugas kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi IFPPD: Mary Osmond at mary@ifppd.org, +62 818776329.
|
