Pusat Media

Pengantar

Keterangan Pers

Darurat

Flu Burung

Aceh & Nias

UNICEF Newsletters

 

Indonesia, UNICEF dan Uni Eropa memperingati 20 tahun Konvensi Hak-Hak Anak

© UNICEF/2009
UNICEF dan EU memperkenalkan buku baru CRC@20 dan panduan hak asasi manusia EU.


JAKARTA 20 Novmber, 2009 — Perwakilan Pemerintah Indonesia, UNICEF dan Uni Eropa Jumat ini memperingati 20 tahun Konvensi Hak-Hak Anak – sebuah
konvensi hak-hak asasi manusia yang paling diakui dan diratifikasi paling banyak negara di dunia.

Ibu Linda Gumelar, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ewa Polano, Duta Besar Swedia dan Wakil Kepresidenan Uni Eropa,
Bapak Julian Wilson, Kepala Delegasi Komisi Eropa, Ibu Angela Kearney, Perwakilan UNICEF di Indonesia, sepakat bahwa Indonesia secara kolektif
bersama UNICEF dan Uni Eropa berusaha memajukan hak-hak anak sejalan dengan konvensi ini. Professor Irwanto, PhD, Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat di Unika Atma Jaya memberikan paparan khusus tentang hak-hak anak di Indonesia.

Pada kesempatan ini diluncurkan edisi khusus laporan UNICEF State of the World's Children dan versi bahasa Indonesia Panduan Uni Eropa tentang
Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Anak yang mendasari komitmen Uni Eropa untuk lebih intensif bertindak di bidang ini
dalam forum internasional, hubungan bilateral serta melalui program kerjasama pembangungan.

Konvensi ini adalah konvensi hak-hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi oleh negaranegara di dunia. Indonesia meratifikasinya pada tahun 1990.

Dalam acara tersebut, Menteri Linda Gumelar mengatakan: "Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan hak-hak anak.
Yang menjadi dasar dari komitmen ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 kita yang secara jelas menyatakan pentingnya hak-hak anak. Pemerintah Indonesia
berhasil melakukan terobosan-terobosan penting untuk meningkatkan hak-hak anak sebagaimana telah saya uraikan dalam acara peringatan ini.
'Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan' juga telah diubah menjadi 'Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak'."

Sementara itu, Ibu Ewa Polano berkata: "Hak-hak anak merupakan prinsip mutlak yang penerapannya, dan bukan sekedar suatu sasaran, merupakan
kontribusi penting bagi upaya global mengentaskan kemiskinan dan konflik bersenjata. Maka kewajiban moral maupun
kepentingan pribadi menyatukan kita untuk mejadikan hak-hak anak sebagai suatu kenyataan sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Bapak Julian Wilson berkata: "Setiap unsur pemangku kepentingan – pemerintah, badan internasional, lembaga swadaya masyarakat, media,
keluarga – mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memperbaiki kehidupan anak-anak dan memastikan bahwa potensi anak yang terdapat dalam Konvensi
Hak-Hak Anak menjadi kenyataan bagi setiap anak.”

 

© UNICEF/2009
Angela Kearney, Perwakilan UNICEF Indonesia, memberikan kata sambutan.

Ibu Angela Kearney, berkata: "Kami memantau Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak ini dari lahir, melewati tahun-tahun awal hingga 20 tahun sepantasnya
seseorang menjadi dewasa. Hak-hak Anak yang tidak bisa dipisahkan telah membentuk kebijakan dan tindakan di Indonesia dan membantu agar dunia
menjadi tempat yang lebih baik untuk anak-anak. Tugas kami bersama sekarang adalah memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang tertinggal, kesenjangan
bisa dipersempit dan harapan anak dipenuhi. Bersama kita bisa membangun lagi berdasarkan kemajuan 20 tahun sehingga hak-hak dasar anak-anak
tercermin dari setiap keputusan yang kita buat di tingkat nasional, provinsi, masyarakat dan di tengah tiap keluarga."

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Komisi Eropa: Charles Whiteley 2554 6210, Tioria Silalahi 2554 6215
UNICEF: Edward Carwardine 0815 11 33 1234, Lely Djuhari 0811802338

 

 

 
unite for children